Jokowi Tebar Insentif hingga Rp77,625 Juta ke Penyelenggara Pemilu

Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan, insentif diberikan kepada sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pemilu. Penerima insentif tersebut meliputi:

• Ketua dan Anggota KPU Pusat
• Ketua dan Anggota KPU Provinsi atau Komisi Independen Pemilihan Aceh
• Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
• Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU

"Insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 juga diberikan kepada pegawai non-Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara," tulis Pasal 1 Ayat 2.

Pasal 2 merinci besaran insentif yang diberikan kepada penyelenggara Pemilu 2024. Berikut adalah rincian besaran insentif tersebut:

Ketua dan Anggota KPU Pusat:
- Ketua KPU Pusat akan menerima insentif sebesar Rp77,625 juta
- Anggota KPU Pusat akan menerima insentif sebesar Rp67,5 juta

Ketua dan Anggota KPU Provinsi atau Komisi Independen Pemilihan Aceh:
- Ketua KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh akan menerima insentif sebesar Rp32,4 juta
- Anggota KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh akan menerima insentif sebesar Rp27 juta

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota:
- Ketua KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota akan menerima insentif sebesar Rp21,6 juta
- Anggota KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota akan menerima insentif sebesar Rp16,2 juta

Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU:
- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I.a akan menerima insentif sebesar Rp58,17 juta.
- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I.b akan menerima insentif sebesar Rp41,39 juta
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II.a dan Pejabat Fungsional Utama akan menerima insentif sebesar Rp29,442 juta
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II.b akan menerima insentif sebesar Rp23,34 juta
- Pejabat Administrator/Eselon III.a dan Pejabat Fungsional Madya akan menerima insentif sebesar Rp17,124 juta
- Pejabat Pengawas/Eselon IV.a dan Pejabat Fungsional Muda akan menerima insentif sebesar Rp10,366 juta
- Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Pertama akan menerima insentif sebesar Rp6,638 juta

"Insentif diberikan satu kali dan dibayarkan setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024," bunyi Pasal 3.

Pasal 4 menjelaskan kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan penyelenggara pemilu tidak berhak menerima insentif. Berikut adalah rinciannya:

Insentif tidak akan diberikan jika Ketua, Anggota KPU, atau ASN terkait dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Insentif juga tidak akan diberikan jika mereka dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena terlibat dalam tindak pidana yang terkait dengan pemilu.

Mereka yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya juga akan kehilangan hak atas insentif ini.

Selain itu, insentif tidak akan diberikan jika terbukti bahwa individu tersebut melakukan perbuatan yang menghambat KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.