Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akan memimpin kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali.
"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," kata Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).
Jodi mengatakan, saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Nantinya akan ada pengumuman resmi yang akan disampaikan oleh pemerintah.
"Supermarket, mal dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan prokes yang ketat," papar Jodi.
Jodi mengimbau agar masyarakat tidak panik dengan adanya berita yang beredar di grup WhatsApp.
"Agar semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, vaksinasi bagi yang sehat dan terus waspada," ujarnya.
Usai rapat terbatas Istana yang dipimpin Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Selasa (29/6/2021), beredar bocoran rencana PPKM Darurat yang akan diterapkan pemerintah.
Berdasarkan informasi yang diperoleh IDN Times, PPKM Darurat akan berlaku di zona merah, salah satunya di DKI Jakarta. Rencananya, PPKM Darurat akan diterapkan selama dua pekan ke depan.
Disebutkan, dalam kebijakan ini pemerintah memutuskan untuk menutup penuh restoran dan mal. Begitu pula dengan perkantoran, pemerintah akan memberlakukan work from home (WFH) 100 persen.
Selain itu, disebutkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mengambil alih penanganan pandemik COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali. Sementara, untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali, dipegang oleh Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.
Mengenai kabar yang beredar tersebut, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Ganip Warsito hanya meminta masyarakat untuk menunggu keterangan resmi dari pemerintah.
"Tunggu pengumuman pemerintah," kata Ganip saat dihubungi IDN Times.