Jakarta, IDN Times - Pakar Ekonomi Ferry Latuhihin menanggapi kekhawatiran yang disampaikan Presiden Joko “Jokowi” Widodo terkait ketahanan pangan imbas masalah iklim.
Ferry menilai masalah stok pangan akibat keterbatasan pasokan terus muncul setiap tahun dan belum terselesaikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta Perum Bulog.
“Ini bukan kasus baru. Dari tahun ke tahun kasus stok pangan selalu muncul karena keterbatasan supply,” kata Ferry dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).
Ferry mengingatkan pentingnya peran Bapanas dan Perum Bulog dalam mengurangi risiko kekurangan pasokan untuk mencegah kepanikan pasar yang dapat mendorong kenaikan harga komoditas.
“Lembaga-lembaga tersebut bekerja dengan baik dalam arti meminimalisir risiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naik harga-harga komoditas itu,” ujarnya.
Ferry juga menambahkan, jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, dapat mengakibatkan kenaikan harga pangan dan inflasi. Inflasi yang tinggi, lanjut dia, akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kalau inflasi naik, dampaknya tentu negatif ke pertumbuhan ekonomi,” tambah dia.
Jokowi sebelumnya mengungkapkan krisis pangan global saat ini disebabkan oleh perubahan iklim, termasuk gelombang panas dan kekeringan berkepanjangan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan harus menjadi fokus utama untuk mengatasi tantangan tersebut.
Hal itu dilakukan Jokowi usai melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, pada Selasa (23/07/2024).
“Ya ini kita tahu dunia sekarang sedang krisis pangan karena perubahan iklim, panas yang panjang, kering yang panjang, gelombang panas, dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi,” kata Jokowi.
Di sisi lain, Bapanas dan Perum Bulog sedang terkandung masalah impor. Berdasarkan dokumen hasil tinjauan sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri menunjukkan adanya masalah pada dokumen impor yang tidak lengkap dan tidak sesuai.
Hal itu menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor untuk Bapanas dan Bulog mencapai Rp294,5 miliar. Rinciannya meliputi Rp22 miliar untuk wilayah Sumut, Rp94 miliar untuk DKI Jakarta, dan Rp177 miliar untuk Jawa Timur.
Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk dugaan mark up pada impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun.
Mereka meminta KPK untuk segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait masalah ini.
“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto, Rabu (3/7/2024) lalu.