Kaleidoskop 2024: Pemerintah Tancap Gas Rombak Skema BBM Subsidi
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat untuk memastikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran. Bahkan, dalam pidato perdananya sebagai presiden, Prabowo langsung menyoroti pentingnya pengawasan ketat agar subsidi tepat sasaran dan diterima masyarakat yang membutuhkan.
Dalam pidato perdananya di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10/2024), dia mengimbau perubahan mekanisme subsidi menjadi penyaluran langsung kepada keluarga yang berhak, alias bantuan langsung tunai (BLT).
"Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan," paparnya.
Prabowo juga menekankan pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan subsidi sampai ke penerima yang tepat tanpa kendala. Dia optimis teknologi dapat menjadi solusi penyaluran bantuan yang lebih efisien.
Selain itu, Prabowo menegaskan komitmennya melindungi kelompok rentan dengan memastikan anak-anak di Indonesia memperoleh makanan bergizi setidaknya sekali sehari, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
1. Prabowo langsung panggil menteri-menteri di 10 hari kerja
Prabowo mengadakan rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024), dengan menghadirkan sejumlah menteri, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Saifullah Yusuf.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menginstruksikan kajian mendalam terkait subsidi agar lebih tepat sasaran, baik dalam hal penerima maupun alokasinya. Dia meminta subsidi langsung diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Subsidi itu nanti akan diberikan supaya lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang sangat membutuhkan," kata Hasan usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Prabowo menetapkan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan kajian tersebut, menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator utama sinkronisasi data penerima subsidi, meskipun kementerian lain juga terlibat dalam prosesnya.
"Ya, seluruh kementerian akan terlibat di sana. Tapi nanti leading sektornya dari BPS," tambahnya.