Kaleidoskop 2024: Pemerintah Tancap Gas Rombak Skema BBM Subsidi

30 Des 2024, 21:32 WIB

Presiden Prabowo Subianto berikan pidato usai dilantik sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 di Gedung MPR/DPR pada Minggu (20/10/2024). (youtube.com/MPRGOID)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat untuk memastikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran. Bahkan, dalam pidato perdananya sebagai presiden, Prabowo langsung menyoroti pentingnya pengawasan ketat agar subsidi tepat sasaran dan diterima masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pidato perdananya di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10/2024), dia mengimbau perubahan mekanisme subsidi menjadi penyaluran langsung kepada keluarga yang berhak, alias bantuan langsung tunai (BLT).

"Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan," paparnya.

Prabowo juga menekankan pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan subsidi sampai ke penerima yang tepat tanpa kendala. Dia optimis teknologi dapat menjadi solusi penyaluran bantuan yang lebih efisien.

Selain itu, Prabowo menegaskan komitmennya melindungi kelompok rentan dengan memastikan anak-anak di Indonesia memperoleh makanan bergizi setidaknya sekali sehari, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1. Prabowo langsung panggil menteri-menteri di 10 hari kerja

Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Senin (2/12/2024) (dok. Istitmewa)

Prabowo mengadakan rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024), dengan menghadirkan sejumlah menteri, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Saifullah Yusuf.

Dalam rapat tersebut, Prabowo menginstruksikan kajian mendalam terkait subsidi agar lebih tepat sasaran, baik dalam hal penerima maupun alokasinya. Dia meminta subsidi langsung diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Subsidi itu nanti akan diberikan supaya lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang sangat membutuhkan," kata Hasan usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Prabowo menetapkan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan kajian tersebut, menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator utama sinkronisasi data penerima subsidi, meskipun kementerian lain juga terlibat dalam prosesnya.

"Ya, seluruh kementerian akan terlibat di sana. Tapi nanti leading sektornya dari BPS," tambahnya.

2. Bahlil ditunjuk jadi ketua tim perumusan kebijakan subsidi

Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Ketua Tim Kebijakan Subsidi Energi sesuai arahan Prabowo. Pihaknya pun langsung merumuskan kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran. Dia fokus memperbaiki data penerima subsidi untuk memastikan penyaluran tidak salah sasaran.

"Dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan kepada Bapak Presiden untuk kemudian menjadi materi atau bahan referensi keputusan dari Bapak Presiden," kata Bahlil kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/10/2024).

Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pengalihan subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Meski begitu, keputusan akhir akan ditetapkan setelah kajian selesai dan dilaporkan kepada Presiden.

"Datanya harus sama, harus tepat sesaran. Jangan yang pakai subsidi yang tidak tepat sasaran," ujarnya.

3. Kebijakan BBM akan menggunakan skema subsidi campuran

Ilustrasi (dok. Pertamina)

Pemerintah terus memfinalisasi skema baru subsidi BBM yang akan diumumkan Prabowo. Bahlil menyebutkan, subsidi BBM akan menggunakan pendekatan campuran berupa subsidi barang dan bantuan langsung tunai (BLT).

Langkah tersebut dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memastikan subsidi hanya diberikan kepada yang berhak.

"Skemanya ini kemungkinan besar itu blending. Blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT," ujarnya saat berbincang dengan jurnalis di kediamannya, Duren Tiga Barat, Pancoran, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Sebagai tahap awal, BLT akan didahulukan sambil mempersiapkan penyesuaian skema subsidi lainnya. Perubahan ini dilakukan karena sebagian besar subsidi BBM dinilai tidak tepat sasaran, sering kali dinikmati kelompok ekonomi atas.

Untuk mengatasinya, pemerintah telah menyusun data penerima yang terintegrasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Selama ini kan kita tahu, seperti beberapa hari saya sampaikan, bahwa subsidi ini ditengarai sebagian tidak tepat sasaran," tambahnya.

4. Sempat heboh ojol tak masuk kriteria penerima BBM subsidi

Ilustrasi SPBU Pertamina. (IDN Times/Shemi)

Bahlil menyatakan subsidi BBM akan difokuskan pada kendaraan berpelat kuning, seperti angkutan umum, untuk menjaga stabilitas tarif transportasi. Kendaraan berpelat hitam, termasuk ojek online (ojol), tidak masuk kriteria penerima subsidi.

"Enggak. Ojek dia kan pakai untuk usaha. Masa usaha disubsidi? Masa usaha disubsidi?," kata Bahlil saat berbincang dengan jurnalis di kediamannya, Duren Tiga Barat, Pancoran, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Namun belakangan dia mengklarifikasi pernyataannya dan memastikan pengemudi ojol termasuk dalam penerima subsidi BBM, meski pemerintah masih mengkaji mekanisme untuk membedakan kendaraan ojol berpelat hitam dengan kendaraan pribadi lainnya.

Bahlil memastikan pengemudi ojol masuk dalam kategori penerima subsidi BBM karena mereka termasuk dalam kelompok UMKM.

"Nah, bagi ojol yang sekarang lagi terjadi dinamika, itu kan kita lagi meng-exercise agar bagaimana cara membedakan mana plat hitam yang usaha ojol dan mana yang bukan," ujar Bahlil saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

5. Kebijakan baru BBM subsidi akan diumumkan pada 2025

Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12). (dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Skema baru subsidi BBM tidak akan diterapkan tahun ini dan baru akan diumumkan pada 2025. Bahlil menyebut finalisasi skema subsidi telah mencapai 99 persen, namun belum memastikan waktu spesifik pengumumannya.

"Sekarang sudah hampir selesai. Nanti kita umumkan di 2025," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Gedung BPH Migas, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Bahlil menjelaskan, penerima subsidi BBM akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang saat ini masih divalidasi dan diperkirakan selesai dalam satu minggu. Data tersebut digunakan untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran.

"Datanya nanti data BPS. Sekarang BPS-nya lagi saya menunggu hari Senin. Kalau sudah selesai baru kita bicarakan," paparnya.

Keputusan akhir terkait skema subsidi, yang menggabungkan subsidi barang dengan BLT, akan diumumkan langsung oleh Prabowo.

"Salah satu yang berpotensi untuk formulasinya seperti itu. Tapi jangan dulu saya umumkan sekarang. Yang berhak mengumumkan itu tunggu keputusan dari Bapak Presiden," tambahnya.