Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Kartu Pra-Kerja akan diluncurkan secara nasional pada Agustus 2020. Sebelum diluncurkan di lingkup nasional, Kartu Pra-Kerja akan dilakukan uji coba di Bandung dan Jakarta pada Maret 2020.
"Februari (2020) ada penjelasan publik dalam bentuk website. Maret (2020) uji coba di dua kota, Jakarta dan Bandung, basisnya aplikasi," kata Airlangga di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).
Airlangga menjelaskan, pemerintah masih akan menyiapkan hal-hal teknis yang berkaitan dengan peluncuran Kartu Pra-Kerja. Di antaranya, penyusunan peraturan presiden (perpres) yang ditargetkan rampung bulan ini, serta pembentukan project management office yang ditargetkan rampung Januari 2020.
"Kemudian, April perluasan implementasi di berbagai kota dan launching nation wide bulan Agustus," ucap Airlangga.
Anggaran yang disiapkan untuk Kartu Pra-Kerja pada 2020 sebesar Rp10 triliun. Rinciannya, setiap pemegang kartu akan mendapatkan alokasi dana pelatihan berkisar antara Rp3-7 juta, sesuai dengan jenis pelatihan yang akan didapatkan.
Biaya itu, kata Airlangga, juga tergantung jenis pelatihan kerjanya. Misal, untuk pelatihan barista kopi, penjahit, dan hair-dressing akan lebih rendah dibanding decoding dan algoritma.
"Murni ini untuk pelatihan tenaga kerja. Yang modal kerja ada KUR, dll. Kami tak campur antara pelatihan dengan program yang lain. Jad, kami akan siapkan sistemnya dulu. Eksosistem, sistem, sampai launching," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.
Sementara, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa rilis program Kartu Pra-Kerja kemungkinan molor dari jadwal yang ditentukan. Dari awalnya akan diluncurkan pada Januari 2020, peluncuran program tersebut baru akan dilakukan pada Maret 2020.
Ida menjelaskan, molornya peluncuran program Kartu Pra-Kerja lantaran saat ini pemerintah masih terus mematangkan konsep dan aturan teknis pelaksanaan program tersebut. Peraturan presiden (perpres) terkait hal ini juga masih digodok.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegaskan bahwa Kartu Pra-Kerja tidak digunakan untuk menggaji para pengangguran. Menurut Jokowi, Kartu Pra-Kerja digunakan untuk biaya pelatihan para pencari kerja.
"Terkait implementasi Kartu Pra-Kerja, saya ingin menegaskan lagi program ini bukan menggaji pengangguran," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).
"Ini penting kita sampaikan, karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran. Tidak, itu keliru," lanjutnya Jokowi.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb