Kebijakan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Berubah, Jepang Bingung

28 Jun 2020, 23:00 WIB

Dok. IDN Times/Kemenhub

Jakarta, IDN Times- Imbas keterlambatan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang seharusnya selesai pada akhir 2019, pemerintah merencanakan untuk memperpanjang rutenya hingga Surabaya dengan target pengerjaan mulai 2021 nanti.

Semula, proyek sepanjang 140 kilometer itu digarap oleh Konsorsium Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Pemerintah kemudian meminta Jepang untuk bergabung dengan KCIC untuk menuntaskan pengerjaan rute sepanjang 720 kilometer dari Jakarta hingga Surabaya.

“Arahan Bapak Presiden agar lebih ekonomis untuk didorong kelanjutan proyeknya, tidak hanya berhenti di Bandung, tapi sampai Surabaya, dan diusulkan agar konsorsium bisa ditambah oleh konsorsium dari Jepang,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers virtual, Senin (29/5) lalu.

Lantas, apa tanggapan Jepang terkait keputusan tersebut?

1. Pejabat Jepang mengaku bingung dengan perubahan kebijakan tersebut

(Proyek kereta cepat Jakarta Bandung, investasi China di Indonesia) Dok.Kemenhub

Pada awalnya, rute Jakarta-Bandung dengan Jakarta-Surabaya adalah dua proyek yang terpisah. Melalui penggabungan ini, pemerintah menuntut perserta konsorsium agar menggabungkan dua rute tersebut.

Pejabat Pemerintahan Jepang mengaku bingung dengan keputusan Pemerintah Indonesia. Dia bahkan mengaku kebijakan itu merupakan keputusan sepihak.

“Normalnya, (Indonesia) harusnya berbicara dulu dengan kita,” kata pejabat Pemerintahan Jepang, sebagaimana dilansir dari Kyodo News, Sabtu (27/6).

2. Jepang masih melakukan studi kelayakan

Dok.IDN Times/Istimewa

Salah seorang pakar perkerataapian di Jepang mengungkapkan, penggabungan proyek tersebut adalah hal yang sulit, karena desain jalurnya tentu berbeda.

Untuk mewujudkannya, konsorsium Indonesia-Jepang akan melakukan studi kelayakan dan menargetkannya selesai pada akhir 2020 nanti.

“Kami akan melakukan studi kelayakan dengan tenang mengenai proyek ini,” kata orang yang terlibat dalam proyek tersebut.

3. Penundaan proyek terjadi karena pandemik dan kelebihan budget

Dok.IDN Times/Istimewa

Ada sejumlah hambatan yang menyebabkan proyek ini molor dari target. Pertama, sengketa lahan yang belum selesai. Kedua, proyek harus berhenti karena pandemik COVID-19. Terakhir, terjadi budget over-run.

Pemerintah Tiongkok melalui Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia, mengaku terbuka dengan usulan memperpanjang proyek pengerjaan hingga Surabaya. Namun, mereka berharap Pemerintah Indonesia lebih fokus terhadap proyek Jakarta-Bandung terlebih dahulu.