Kemendagri Dukung Beli Migor Curah Pakai NIK atau PeduliLindungi

29 Jun 2022, 15:43 WIB

Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo (IDN Times/Ilman Nafian)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo mengaku mendukung rencana pembelian minyak goreng (curah) menggunakan NIK atau aplikasi PeduliLindungi. Menurutnya, kebijakan tersebut juga sudah dibahas bersama Menteri Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Sebenarnya kalau soal itu sih kita (dukung), ini kan kebijakan dari rapat dipimpin oleh Pak Menko (Luhut), kalau itu prosesnya bisa dilaksanakan bisa berjalan baik," ujar Wempi saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (29/6/2022).

"Prinsipnya kemendagri kita siap mendukung apa yang menjadi kebijakan," sambungnya.

1. Pemerintah sosialisasikan pembelian migor curah pakai PeduliLindungi selama 2 pekan

Ilustrasi pedagang menjual minyak goreng curah (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Sebelumnya, Pemerintah telah memulai sosialisasi dan transisi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk membeli Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) seharga Rp14 ribu per liter.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sosialisasi itu akan dilakukan selama 2 minggu ke depan. Setelah itu, barulah penggunaan aplikasi PeduliLindungi dilaksanakan.

"Nantinya setelah masa sosialisasi dan transisi selama dua minggu selesai, barulah seluruh penjualan dan pembelian MGCR akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” kata Luhut dikutip dari keterangan resmi, Senin (27/6/2022).

2. Masyarakat masih bisa beli migor curah Rp14 ribu per liter dengan tunjukkan KTP

ilustrasi KTP (IDN Times/Umi Kalsum)

Selama masa sosialisasi dan transisi, masyarakat masih dapat melakukan pembelian MGCR seharga Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pembelian bisa dilakukan di toko pengecer terdekat yang sudah terdaftar secara resmi di Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH 2.0) atau Pelaku Usaha Jasa Resmi dan Eceran (PUJLE) yakni Warung Pangan dan Gurih.

“Nantinya kita akan lihat bagaimana sistem ini berjalan melalui evaluasi dan monitoring yang kita adakan rutin. Kita juga akan mendengarkan banyak masukan dari pengecer dan pembeli pada masa sosialisasi ini demi mempermudah akses bagi keduanya,” ujar Luhut.

3. Beli migor curah pakai aplikasi, anggota DPR minta solusi bagi yang tak punya HP

ilustrasi minyak goreng curah (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun meminta kepada pemerintah meminta solusi konkret bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone.

"Kalau di desa kan masyarakat pra sejahtera kesulitan akses pakai PeduliLindungi, ada yang tidak punya HP, internet tidak ada. Pemerintah harus buat alternatif, jangan kaku, pemerintah harus punya solusi lain," ujar Rudi kepada IDN Times, Selasa (28/6/2022).

Rudi mengatakan, salah satu solusi yang bisa dilakukan yakni menggunakan KTP, kartu program keluarga harapan (PKH) atau surat keterangan tidak mampu bila ingin membeli minyak goreng curah.

Rudi mengatakan, rencana pemerintah menerapkan kebijakan membeli minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi belum disampaikan kepada Komisi VI DPR RI.

"Belum ada pembahasan rapat, kita belum ada raker, nanti kita minta untuk menjelaskan juga, karena ini kebijakan publik untuk masyarakat banyak," ucapnya.