Kemenkeu Godok Standar Mobil Listrik untuk Dinas Pejabat dan PNS

Kendaraan dinas konvensional saat ini sudah ada spesifikasinya, misalnya saja jabatan yang satu dengan yang lainnya dibedakan dari kapasitas mesinnya, dalam hal ini cc kendaraan. Sedangkan kendaraan listrik tidak mengenal hal semacam itu.

"Nah, ini juga kami akan membuat nih kalau electric vehicle (kendaraan listrik) ini pakai apa? itu contoh. Ini yang sedang kami rumuskan," ujar Direktur Barang Milik Negara DJKN Kemenkeu, Encep Sudarwan dalam kesempatannya.

Dalam Inpres 7/2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan instruksi untuk melakukan penyempurnaan regulasi terkait dengan standar biaya untuk pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga diminta melakukan penelaahan usulan anggaran pengadaan kendaraan listrik untuk keperluan dinas dengan mengutamakan usulan anggaran pengadaan kendaraan listrik, dan menelaah alasan pendukungnya.

Jokowi juga meminta bendahara negara membuat kebijakan untuk percepatan pengadaan kendaraan listrik melalui kebijakan moratorium pengadaan kendaraan konvensional, baik baru maupun penggantian, dengan tetap memperhatikan kondisi barang milik negara yang ada serta prinsip efisiensi dan efektivitas penganggaran.

"Memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan dalam rangka percepatan pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Inpres 7/2022.

Jokowi menginstruksikan perangkat pemerintahan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing, yakni sebagai berikut:

• Menyusun dan menetapkan regulasi dan/atau kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
• Menyusun dan menetapkan alokasi anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
• Meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia melalui pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle dan/atau program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle).