Kemenkeu Janji Bayar Utang Rp16,3 Triliun ke Pupuk Indonesia

26 Okt 2023, 10:40 WIB

ilustrasi utang negara (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah melakukan pengecekan ulang terkait nominal utang pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan nilai utang yang dikirimkan oleh Kementerian Pertanian mencapai Rp16,3 triliun.

"Kami sedang proses dan kami sedang meneliti, apakah utang tersebut sudah diaduit oleh Badan Pengasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah dilengkapi? Ini sedang kami cek," ungkapnya dalam konfrensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2023, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

1. Pemerintah prioritaskan bayar utang pupuk

Ilustrasi pupuk. (IDN Times/Trio Hamdani)

Isa memastikan utang itu akan diprioritaskan untuk segera dibayar oleh pemerintah. Adapun nominal utang yang disampaikan Kementan ini berkaitan dengan penyaluran pupuk subsidi periode 2018 sampai 2022.

Dia pun memastikan akan memprioritaskan pembayaran tagihan itu dari total dana subsidi pupuk yang mencapai Rp25 triliun pada 2022.

"Tentu akan kami prioritaskan ini anggaran subsidi pupuk Rp25 triliun. Untuk penuhi tagihan tunggakan ada," ucapnya.

2. Tagihan tahun ini harus tunggu audit BPKP

Ilustrasi pupuk (Dok. PT Pupuk Indonesia)

Isa mengatakan pembayaran untuk tagihan utang tahun 2023, belum bisa cair di tahun ini juga. Sebab, pembayaran harus menunggu proses pengecekan dan audit BPK.

"Tapi beberapa yang tagihan tahun ini akan kami liat nanti, jika ada kelebihan cadangan bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) berkenan bisa dibayar sebagian. Kuartal IV, semester II, biasanya tidak akan terkejar dibayar tahun ini karena butuh audit BPKP dan sebagainya, karena prosesnya menghendaki demikian," ujarnya.

3. Pupuk Indonesia dijanjikan utang akan dibayar

Sistem digitalisasi RMS yang diterapkan Pupuk Indonesia digunakan distributor dan kios pupuk untuk memproses penjualan pupuk retail, komersial, maupun pupuk subsidi atau PSO. (Dok. Pupuk Indonesia)

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan, pemerintah kurang bayar sebesar Rp16,7 triliun atas pupuk bersubsidi sejak 2020-2022. Itu belum termasuk kurang bayar pada tahun berjalan 2023.

"Jadi ini alhamdulillah, itu hampir dari Rp30 triliun kurang bayar, yang tahun-tahun sebelumnya, sebesar Rp16,7 triliun segera dibayarkan (2023)," kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (28/9/2023).

Dikutip dari laman resmi Kantor Staf Presiden (KSP), Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah memerintahkan agar dilakukan perubahan skema subsidi pupuk menjadi Bantuan Langsung Petani (BLP). Bantuan tersebut akan ditransfer langsung ke petani melalui rekening perbankan atau dompet digital milik petani.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan percepatan penyaluran BLP harus dibarengi dengan verifikasi dan sinkronisasi data penerima manfaat subsidi pupuk. Tujuannya agar benar-benar tepat sasaran.

"Selama ini, tidak jelas subsidi diberikan kepada pemilik atau penggarap,” katanya saat memimpin rapat koordinasi, Kamis (21/9/2023).