Kemenperin Respons Susi soal Penetapan Kuota Impor Garam Industri

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya mengeluarkan rekomendasi impor garam industri pada 2018 sebesar 1,82 juta ton. Namun, Kemenperin menetapkan kuota impor garam industri sebesar 3,7 juta ton.

Menurut Juru Bicara Kementerian Perindustrian sekaligus Staf Khusus Menteri Perindustrian Bidang Pengawasan, Febri Hendri Antoni Arif penetapan kuota oleh Kemenperin di atas rekomendasi KKP karena menyesuaikan kebutuhan industri.

Lebih rinci, rekomendasi impor garam dari KKP sebesar maksimal 1,82 juta ton, hanya melalui tiga pelabuhan bongkar, yaitu Ciwandan, Tanjung Perak dan Belawan, serta waktu pemasukan juga dibatasi pada periode Januari-April 2018, Kemenperin memandang hal tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan industri yang membutuhkan garam sebagai bahan baku dan penolong.

Hal itu dikarenakan beberapa perusahaan industri memerlukan jaminan kontinuitas pasokan dan kebutuhannya besar yang memerlukan importasi secara kontinyu tiap bulan khususnya sektor industri khlor alkali (CAP).

“Beberapa industri sudah mempunyai jetty sendiri dengan investasi yang tidak murah. Kemudian, sektor industri farmasi yang kebutuhannya tersebar dalam jumlah kecil juga memerlukan importasi melalui udara karena volume kecil tersebut,” kata Febri dikutip dari pernyataan resmi Kemenperin, Senin (10/10/2022).

Pada Jumat (7/10) lalu, Susi yang diperiksa Kejagung sebagai saksi dalam dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam industri menyatakan persoalan impor garam ini menyangkut perlindungan para petani garam. Mereka terkena dampak, kalah saing harga dengan garam impor.

“Kita wajib melindungi para petani garam. Melindungi petani garam dengan apa? Dengan harga yang stabil dan baik. Para petani produksi lebih baik, lebih banyak dengan harga yang tentu terjamin di atas harga produksinya,” kata Susi.