Kemnaker Beri Pelatihan Wirausaha bagi Pekerja Terdampak PHK

10 Agu 2025, 16:45 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli (dok. Kemnaker)

Intinya sih...

250 pekerja terdampak PHK mendapatkan JKP
Program Peduli PHK di Pasuruan memiliki tiga agenda utama
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendukung ketahanan tenaga kerja

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan program Peduli PHK yang digelar di Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) Pasuruan, Jawa Timur. Program ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam memberikan solusi bagi pekerja atau buruh yang terdampak PHK.

Program Peduli PHK yang bertajuk Pekan Wirausaha Pasuruan ini merupakan kolaborasi Direktorat Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) atau Sampoerna. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan, Peduli PHK merupakan intervensi strategis pemerintah untuk membuka harapan dan peluang baru bagi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan.

“Ini adalah bentuk intervensi strategis agar pekerja/buruh terdampak tidak jatuh dalam ketidakpastian ekonomi. Kita berupaya memberikan harapan dan peluang baru,” ujar Yassierli, dikutip Minggu (10/8/2025).

1. Sebanyak 250 pekerja mendapatkan JKP

Penyerahan JKP secara simbolis dari Menaker Yassierli kepada korban PHK di Pasuruan, Jawa Timur (dok. Sampoerna)

Sebagai bentuk komitmen nyata, Yassierli secara simbolis menyerahkan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada perwakilan peserta pelatihan.

"Program JKP dirancang untuk memastikan hak-hak pekerja/buruh tetap terpenuhi melalui manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja guna mempercepat penempatan kerja kembali," kata dia.

2. Tiga agenda utama dalam program Peduli PHK

Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)

Adapun kegiatan Peduli PHK di Pasuruan ini dirancang secara menyeluruh dengan tiga agenda utama yang saling terintegrasi.

Agenda pertama adalah pelatihan kewirausahaan yang diikuti oleh 200 pekerja/buruh terdampak PHK. Selama dua hari, para peserta dibekali keterampilan teknis melalui program upskilling dan reskilling, serta diberikan motivasi dan pengetahuan praktis untuk menciptakan usaha mandiri.

Pelatihan tersebut juga menghadirkan pelaku UMKM sukses sebagai narasumber, sehingga peserta dapat berinteraksi langsung dan belajar dari pengalaman nyata di dunia usaha. Sebagai tindak lanjut, sebanyak 25 peserta terbaik akan mendapatkan pendampingan bisnis selama satu bulan setelah pelatihan.

Selain pelatihan kewirausahaan, program ini juga mencakup aspek kesejahteraan pekerja melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB) di tempat kerja. Agenda kedua ini merupakan kolaborasi antara Kemnaker, BKKBN, dan Sampoerna yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kesehatan reproduksi para pekerja/buruh. Langkah ini dinilai strategis karena berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas jangka panjang.

Sebagai pelengkap dari dua agenda sebelumnya, agenda ketiga berfokus pada aspek hubungan industrial melalui peluncuran buku “Penerapan Hubungan Industrial Pancasila Berdasarkan Falsafah Tiga Tangan”. Buku tersebut disusun sebagai panduan praktis bagi perusahaan dalam membangun hubungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan dengan menekankan nilai-nilai gotong royong, kemitraan, dan keadilan sosial sesuai falsafah Pancasila.

3. Kolaborasi lintas sektor

Kolaborasi lintas sektor dibutuhkan dalam penanganan persoalan PHK (dok. Kemnaker)

Yassierli pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan tenaga kerja di tengah dinamika ketenagakerjaan. Dia juga memberikan apresiasi kepada PT HM Sampoerna Tbk, BPJS Ketenagakerjaan, dan BKKBN atas dukungan penuh terhadap kegiatan ini.

"Tantangan kita saat ini adalah bagaimana membangun ekosistem yang kondusif dari internal perusahaan sendiri. Sampoerna menjadi contoh bagaimana dunia usaha dapat berkembang seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekerja dan kontribusi bagi masyarakat. Sampoerna menunjukkan bahwa membangun perusahaan tidak hanya soal industri, tetapi juga membangun manusia dan lingkungannya. Inilah yang kita harapkan," tutur Yassierli.

Sementara itu, Direktur Sampoerna, Elvira Lianita kembali menegaskan komitmen Sampoerna untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dengan kapabilitas yang unggul dan mendorong kemandirian ekonomi rakyat. Adapun salah satunya melalui kewirausahaan.

“Untuk memperluas dampak positif pada masyarakat, Sampoerna juga meluncurkan inisiatif baru bertajuk Sampoerna Karya Bangsa (SKB), yang menyediakan berbagai pelatihan untuk mencetak tenaga kerja terampil dan wirausahawan mandiri. Program ini disebut selaras dengan visi pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Elvira.