Jakarta, IDN Times - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih mematangkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Data calon penerima akan kembali divalidasi dan diverifikasi setelah proses finalisasi di Kementerian Keuangan rampung.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, saat ini proses finalisasi data penerima BSU masih berlangsung di Kementerian Keuangan. Setelah itu, pemerintah akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
“Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/11/2026).
Ia menambahkan, data calon penerima yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan melalui proses pembersihan atau cleansing sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU.
“Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan di-cleansing,” tutur Yassierli.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, BSU 2026 ditujukan bagi pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. “Sekarang datanya masih di Kementerian Ketenagakerjaan,” kata dia.
Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, pekerja yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima mencapai Rp900 ribu dan dibayarkan sekaligus.
Adapun penerima BSU harus merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Besaran gaji yang menjadi acuan adalah upah terakhir yang dilaporkan pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem. Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap. Khusus pekerja yang berada di wilayah dengan UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas gaji penerima BSU disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.