Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meyambangi Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (22/8/2024).
Kedatangan Yahya membahas konsesi tambang dan rencana investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kita mau bicara soal konsesi tambang dan investasi di IKN," kata Gus Yahya kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).
Gus Yahya menjelaskan, pertemuan kali ini merupakan inisiatif PBNU. Mereka sebelumnya mengajukan permohonan bertemu Presiden Jokowi.
Dalam pertemuan, Gus Yahya mengatakan PBNU ingin membahas mengenai konsesi tambang yang rencananya diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan tersebut.
Pihaknya juga ingin menyampaikan rencana investasi di ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur (Kaltim), meski investasi yang direncanakan tergolong kecil.
"Rencana kami untuk berinvestasi walaupun kecil di IKN karena kami juga perlu membangun kantor di sana, fasilitas pendidikan dan keagamaan di sana," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan PBNU sudah memasuki tahap akhir.
Bahlil yang baru-baru ini dilantik sebagai Menteri ESDM mengatakan PBNU masih harus menyerahkan Kompensasi Data Informasi (KDI) wilayah IUP sebelum mengantongi IUP dari pemerintah.
“Tinggal mereka menyetor ke negara. Kan harus ada KDI-nya yang menyetor ke negara. Kalau sudah selesai, selesai,” kata Bahlil usai serah terima jabatan Menteri ESDM di Jakarta, Senin (19/8/2024).
Bahlil yang kini mengemban jabatan baru sebagai Menteri ESDM tak lagi mengurusi IUP tambang. Bahlil kini bertugas menentukan lokasi tambang yang bisa dikelola ormas.
“PP enggak bisa diubah dong. Tapi titik koordinatnya tetap di ESDM. Jadi ini kan ESDM sama Kementerian Investasi itu kan ada punya sinkronisasi. Hulunya tetap di ESDM, hilirnya itu ada di Kementerian Investasi,” tambah Bahlil.