KLH Bakal Panggil 8 Perusahan Perparah Banjir Sumut Pekan Depan

Diaz menjelaskan, pemanggilan tersebut bertujuan menelusuri kelengkapan perizinan lingkungan, tata kelola lahan, hingga dugaan pencemaran lingkungan yang berpotensi memperparah banjir. Menurut dia, langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh kegiatan usaha mematuhi ketentuan dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan sekitar.

Tak hanya itu, pemerintah ingin mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi di lapangan sebelum mengambil tindakan lebih jauh.

"Kami undang dan untuk lihat apakah perizinan lingkungannya sudah lengkap atau belum, minggu depan. Kita menganalisa dari semua sisi, baik dari sisi alaminya, dan juga dari ketentuan lahan, vegetasi, dan juga dari perizinan lingkungan, apakah mencemarkan atau tidak, yang 8 perusahaan itu," imbuh Diaz.

Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum). Diaz mengatakan pihaknya belum dapat memastikan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan karena proses verifikasi dan pendalaman masih berlangsung.

Selain di Sumut, KLH juga memonitor kawasan rawan banjir lainnya. Penelusuran dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga ikut memperburuk kondisi di Aceh dan Sumatera Barat.

“Untuk Aceh sudah kami telusuri, masih sedikit dan umumnya terkait kelapa sawit. Sumatera Barat juga sedang kami telusuri,” jelas Diaz.

Ia menambahkan, pemetaan ini penting untuk memastikan upaya penanggulangan bencana tidak hanya fokus pada aspek respons, tetapi juga pada pencegahan melalui perbaikan tata kelola lingkungan.

Distribusi bantuan logistik ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat terus dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dr. Abdul Muhari, mengatakan seluruh moda transportasi dioptimalkan untuk menjangkau daerah yang masih terisolasi.

“Untuk Sumatra Utara, proses distribusi logistik tetap kita upayakan dengan tiga moda transportasi: jalur darat, udara, dan laut,” ujarnya dalam jumpa pers daring BNPB, Selasa (2/12/2025).

Ia merinci bahwa enam truk berkapasitas 15 ton telah diberangkatkan melalui jalur darat. Sementara melalui jalur laut, tengah dikirim 100 ton beras dari Jakarta menuju Sibolga untuk selanjutnya disalurkan ke wilayah terdampak.

“Untuk udara, saat ini di Silangit ada tujuh unit helikopter yang beroperasi dan jumlahnya akan terus ditambah. Tiga unit merupakan dukungan TNI dan empat unit dari BNPB,” jelasnya. Menurut dia, pengiriman udara tetap krusial untuk menjangkau daerah yang belum dapat ditembus jalur darat, meski kapasitas angkutnya terbatas.

Di Aceh, operasi distribusi logistik juga digencarkan melalui jalur udara dan darat. “Untuk distribusi logistik di Provinsi Aceh, per hari ini ada empat helikopter yang beroperasi,” katanya. Fokus penyaluran diarahkan ke Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Lhokseumawe, dan wilayah lain yang aksesnya masih terputus.