KLH Akan Revisi Persetujuan Lingkungan 8 Perusahaan di Tapanuli Selatan
- KLH akan merevisi persetujuan lingkungan 8 perusahaan di Batang Toru
- Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri kayu yang terseret banjir
- Delapan perusahaan dipanggil dan Menteri LH sebut harus ada pihak yang bertanggungjawab
Jakarta, IDN Times - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bakal merevisi dokumen persetujuan lingkungan delapan perusahaan yang beraktivitas di sekitar aliran sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel).
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pihaknya akan memakai garis dasar kajian perusahaan terkait dengan tingkat curah hujan akibat siklon tropis yang mencapai 330 mm per hari.
“Kalau tidak di atas itu kami akan segera merivisi persetujuan lingkungannya atau menghentikan kegiatan," kata Hanif di Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
1. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri kayu gelondongan yang terseret banjir
Hanif menjelaskan, delapan perusahaan itu terdiri dari perusahaan tanaman industri, tambang emas hingga perusahaan sawit. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri gelondongan kayu yang terseret banjir di wilayah Sumatra Utara (Sumut).
“Batang Toru ini memang DAS-nya, jadi kotanya Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah ini ada di sisi lembahnya. Kemudian dia curam, sementara di curamnya itu ada aktivitas, saya mencatat ada delapan entitas di sana mulai dari perusahaan tanaman industri, tambang emas, kemudian perusahaan sawit,” kata Hanif.
“Ada delapan yang berdasarkan analisa citra satelit kami berkontribusi memperparah hujan ini,” lanjutnya.
2. Delapan perusahaan dipanggil
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Deputi Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup memanggil delapan perusahaan itu pada Senin (8/12/2025) mendatang.
“Kita panggil, kemudian kita minta mereka menjelaskan semua persoalannya termasuk menghadirkan citra satelit resolusi sangat tinggi pada saat kejadian, supaya bisa membuktikan ini kayu itu dari mana asalnya, sehingga citra satelit itu harus dibawa ke kita untuk kita rumuskan,” ujarnya.
3. Menteri LH sebut harus ada pihak yang bertanggungjawab
Politikus PAN itu menegaskan, terkait bencana ini harus ada pihak yang bertanggungjawab. Namun demikian, Hanif juga mengaku menyesal tidak mampu mendeteksi lebih jauh soal potensi bencana.
“Ini kan memang harus ada yang tanggung jawab terkait dengan bencana ini. Bukan berarti kita tidak sedang berbelasungkawa, kita sangat berduka. Kami sangat menyesal tidak mampu memberitahu hal ini lebih lanjut kepada pemerintahan daerah, sehingga menimbulkan korban jiwa,” ujar dia
“Ini juga ketidakmampuan kita mendeteksi potensi bencana yang terjadi akibat perubahan iklim ini. Kalau tidak ada perubahan iklim, mungkin ini tidak akan terjadi,” lanjutnya.
