Koalisi Ojol Nasional: Merger Grab-GoTo Ancam Pendapatan Pengemudi

10 Mei 2025, 13:51 WIB

Triyan Pangastuti

ilustrasi GoTo (IDN Times/Dok.GoTo)

Intinya sih...

Koalisi Ojol Nasional menolak rencana merger Grab-GoTo, khawatirkan dampak negatif pada mitra pengemudi dan UMKM yang bergantung pada layanan digital kedua perusahaan.
KON memperingatkan potensi lonjakan pengangguran akibat pemutusan kemitraan secara masif, mendesak pemerintah untuk hadir sebagai regulator aktif dan melakukan pengawasan ketat atas proses ini.

Jakarta, IDN Times - Koalisi Ojol Nasional (KON) menolak rencana merger Grab-GoTo. Menurut mereka, penggabungan tersebut berpotensi memberikan dampak negatif terhadap jutaan mitra pengemudi dan pelaku UMKM yang menggantungkan hidupnya pada layanan digital kedua perusahaan.

Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, mengatakan, merger ini bisa memicu lahirnya kebijakan baru yang memperketat sistem pemesanan, menekan tarif, dan pada akhirnya mengurangi pendapatan pengemudi.

“Ini bukan sekadar urusan bisnis, tapi menyangkut keberlangsungan hidup para mitra. Pascamerger, pengemudi bisa menjadi korban efisiensi perusahaan,” ujar Andi dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

1. Potensi lonjakan pengangguran

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) (Dok GOTO)

Tak hanya itu, KON juga memperingatkan potensi lonjakan pengangguran akibat pemutusan kemitraan secara masif. Oleh karena itu, KON mendesak pemerintah untuk hadir sebagai regulator aktif dan melakukan pengawasan ketat atas proses ini.

“Kementerian Kominfo serta Kementerian Koperasi dan UKM harus turun tangan. Ini menyangkut perlindungan data pengguna, keberlangsungan UMKM, hingga nasib pekerja digital di akar rumput,” kata Andi.

2. GOTO menerima banyak penawaran dari sejumlah pihak

IDN Times/Muhamad Iqbal

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan GOTO, R. A. Koesoemohadiani, mengatakan, dari waktu ke waktu, Grup GOTO memang menerima berbagai penawaran dari sejumlah pihak.

"Sebagaimana telah kami jelaskan pada keterbukaan yang kami sampaikan sebelumnya tertanggal 19 Maret 2025, belum ada kesepakatan antara perseroan dengan pihak mana pun untuk melakukan transaksi sebagaimana telah dispekulasikan di media massa," kata dia dikutip dari keterbukaan informasi situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Belum ada keputusan tentang penawaran yang masuk ke GOTO

IDN Times/Muhamad Iqbal

Direksi perseroan, kata Koesoemohadiani, memiliki kewajiban menjajaki secara menyeluruh dan mengevaluasi dengan cermat serta penuh kehati-hatian berbagai penawaran tersebut.

Tujuannya untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham perseroan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, karyawan, dan seluruh pemangku kepentingan kunci.

"Namun demikian, sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini, perseroan belum mencapai keputusan apa pun terkait penawaran yang mungkin telah diketahui atau diterima oleh perseroan," kata dia.

Sementara itu, Ekonom Segara Institute, Piter Abdullah, mengatakan, pemerintah wajib mengedepankan kepentingan nasional dalam memandang persoalan ini. Terutama dari sisi keamanan data dan kedaulatan digital.

“GoTo ini kan karya anak bangsa, jadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan, jangan sampai diakuisisi Grab yang notabene dari asing. Ini adalah teknologi yang menggunakan data, rangkaiannya jadi banyak. Jika yang menguasai jadi asing maka jadi penting terkait keamanan data,” kata Piter.