Kolaborasi Serikat Pekerja dan PT Vale Indonesia Menambang Kebaikan

Kebebasan berserikat di PT Vale Indonesia Tbk melahirkan serikat-serikat pekerja yang secara keseluruhan beranggotakan 87 persen dari total karyawan mereka, di antaranya: 

• Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI); 
• Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK SBSI); 
• Serikat Staff Vale Indonesia (SSVI); 
• Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI); 
• Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE-KSBSI); 
• Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Unit Kerja PT Vale Indonesia Tbk; dan
• Serikat Pekerja Bersatu Vale Indonesia (SPBVI).

Perwakilan dari serikat-serikat tersebut kemudian melebur menjadi komite dengan fungsi dan peran yang berbeda. Salah satunya Komite Perumahan yang mengawasi program pinjaman kepemilikan maupun perbaikan perumahan bagi staf dan non-staf. Berbeda dengan Komite Kerjasama Bank yang berkontribusi dalam pembahasan KPR, KPA, dan pelayanan lain yang disepakati bank melalui proses uji kelayakan. Ada pula Komite Jaminan Kesehatan Pekerja dan Komite Pensiun. Masing-masing berperan dalam proses pelayanan kesehatan dan program pensiun pekerja. 

Sementara itu, Komite Beasiswa memastikan program beasiswa terlaksana dengan semestinya. PT Vale Indonesia mendukung akses pendidikan sejak dini dengan memberikan beasiswa untuk pelajar tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Mereka juga berkontribusi dalam perbaikan fasilitas pendidikan serta pengadaan program kemitraan seperti magang dan pelatihan. Selain itu, Vale memberikan pembelajaran berkelanjutan untuk karyawan mereka, misalnya melalui program sertifikasi maupun pengembangan kompetensi dan kepemimpinan.

Tidak ada kebijakan yang sempurna, masalah dan keberatan akan tetap ada. Oleh sebab itu, prosedur pengaduan keluh kesah diatur dalam PKB ke-20 untuk mencapai suasana kerja yang inklusif dan harmonis. Dijelaskan secara detail bahwa pekerja dapat mengajukan formulir pengaduan atas ketidakpuasan terhadap kebijakan maupun tindakan atasan. 

Bahkan, jika masalah belum terselesaikan, pekerja dapat mengajukan kembali komplain mereka kepada atasan yang lebih tinggi serta diadakan pertemuan. Di tingkat selanjutnya, pekerja dapat meminta uji putusan ke P&C-IR sesuai PKB dan kebijakan pengusaha. Hingga pada prosedur terakhir seandainya masih belum terpecahkan, maka dilakukan mekanisme bipartit sesuai UU No. 2 Tahun 2004. Dalam hal ini, pekerja berhak didampingi dan/atau diwakilkan oleh serikat pekerja.

Banyak pekerja akhirnya lebih percaya diri dengan kekuatan yang mereka miliki untuk aktif menyuarakan aspirasi. Suara mereka dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan maupun kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, semua pihak sudah semestinya menyadari tanggung jawab masing-masing, memiliki integritas, dan menjunjung transparansi.

Sebaliknya, PT Vale Indonesia bisa memastikan hak-hak pekerja melalui dialog terbuka dan perundingan, termasuk soal upah, cuti, tunjangan, bantuan pengusaha, kompensasi dan benefit non-staf, pengembangan kompetensi pekerja, hingga kondisi dan keselamatan kerja. Meskipun terdapat peningkatan aktivitas proyek strategis seperti IGP Morowali, IGP Pomalaa, IGP Tanamalia, dan IGP Sorowako Limonite Ore, statistik kecelakaan kerja PT Vale selama total 13,3 juta jam kerja berhasil dicatat tanpa kasus fatalitas dan cedera serius di sepanjang 2024.

Keberadaan serikat pekerja yang menjembatani komunikasi kedua belah pihak berkontribusi terhadap perlindungan serta peningkatan kesejahteraan mereka. Ketika hak-hak pekerja terjamin, perusahaan pun mendapatkan timbal balik berupa peningkatan produktivitas hingga reputasi yang baik. 

PT Vale Indonesia memastikan semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk Menambang Kebaikan, yakni dengan menciptakan demokrasi di lingkungan kerja sehari-hari. Meskipun perbedaan pendapat tak bisa dihindari, tetapi jika suara itu dibungkam dan tak diberi ruang, maka pada siapa mereka bisa menyampaikan pesan?