Kongo Stop Transaksi Tunai Dolar AS untuk Cegah Pencucian Uang

Otoritas moneter Republik Demokratik Kongo menetapkan bahwa mulai 9 April 2027, seluruh transaksi bisnis secara tunai menggunakan dolar AS maupun mata uang asing lainnya tidak lagi diizinkan. Kebijakan ini mewajibkan masyarakat dan pelaku usaha untuk beralih menggunakan sistem pembayaran elektronik dalam setiap transaksi valuta asing.

"Mulai 9 April 2027, tidak ada pihak yang diizinkan untuk melakukan transaksi tunai menggunakan mata uang asing," kata André Wameso, dilansir BSS News.

Peralihan ke sistem digital ini bertujuan agar sistem perbankan pusat dapat memantau setiap aliran dana dan memastikan kepatuhan terhadap standar keuangan internasional. Aturan ini juga melarang bank komersial mengimpor uang kertas asing ke Kongo untuk menghentikan peredaran dolar tunai di luar sistem resmi.

Meski transaksi fisik dilarang, masyarakat tetap diperbolehkan memiliki rekening bank dalam dolar AS. Namun, proses setoran, penarikan, dan pembayaran wajib dilakukan melalui transfer elektronik. Keputusan ini diambil karena sebagian dana dolar yang masuk ke sistem perbankan tidak tercatat secara resmi dan mengalir ke sektor informal atau ke luar negeri tanpa menambah cadangan devisa negara.

Penghentian peredaran fisik dolar AS dilakukan karena tingginya arus modal yang tidak terlacak. Analisis dari bank sentral menunjukkan bahwa banyak mata uang asing yang masuk ke bank komersial ternyata tidak tercatat dalam sistem keuangan dalam negeri.

"Dolar yang kita impor ternyata tidak berputar di dalam ekonomi formal kita," kata André Wameso, dilansir Finance in Africa.

Masalah ini menjadi perhatian utama karena uang tunai yang tidak terlacak berpotensi digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan konflik yang memengaruhi keamanan serta ekonomi negara. Langkah de-dolarisasi ini juga dinilai penting agar Kongo dapat keluar dari daftar abu-abu Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), yang selama ini membatasi kerja sama perbankan domestik dengan sistem keuangan global.

Dengan sistem digital, unit intelijen keuangan seperti CENAREF dapat bekerja lebih optimal dalam mendeteksi nasabah berisiko dan transaksi mencurigakan secara langsung. 

Penerapan larangan uang tunai dolar AS ini menghadapi tantangan struktural yang cukup besar. Saat ini, sekitar 90 persen total simpanan dan hampir 97 persen pinjaman di bank-bank Kongo masih menggunakan dolar AS. Tingginya inflasi pada tahun 1990-an membuat sebagian masyarakat kurang percaya pada mata uang franc Kongo dan lebih memilih dolar AS untuk menjaga nilai aset mereka.

"Kebijakan baru ini adalah sebuah langkah besar, tetapi risiko hambatannya cukup tinggi mengingat besarnya ukuran sektor ekonomi informal di Kongo," kata Ekonom Oxford Economics, Alexander Venter.

Untuk meminimalkan risiko tersebut dan memastikan transisi berjalan lancar, Bank Sentral mempercepat pembaruan sistem pembayaran nasional. Mereka bekerja sama dengan penyedia layanan global seperti Visa dan Mastercard, serta mendorong perkembangan industri teknologi finansial lokal.

Bank Sentral juga memanfaatkan tren penguatan nilai tukar franc Kongo saat ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa kemandirian mata uang penting bagi kestabilan harga jangka panjang. Melalui masa transisi selama satu tahun, pemerintah berharap masyarakat bersedia memindahkan uang tunai yang mereka simpan secara pribadi ke dalam sistem perbankan digital yang lebih aman.