Kontroversi Wacana Impor Rektor Asing, Ini Tanggapan Ekonom INDEF

19 Agu 2019, 12:15 WIB

IDN Times/Arief Rahmat

Jakarta, IDN Times - Upaya impor rektor asing menimbulkan kontroversi. Perguruan tinggi asing dinilai melanggar undang-undang jika dimasukkan ke dalam negeri dengan basis aturan investasi dan lepas dari Daftar Negatif Investasi (DNI).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik Rachbini mengungkapkan latar belakang rencana ini ialah karena kualitas sumber daya manusia Indonesia yang belajar dan lulus perguruan tinggi masih tergolong rendah, terutama pada dimensi “high level human resources'.

"Karena itu, ada upaya untuk mengimpor rektor asing dan memasukkan perguruan tinggi asing ke dalam negeri. Ini yang selama beberapa minggu menjadi kontroversi berkepanjangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/8).

1. Negara dengan tingkat perekonomian tinggi kontradiktif dengan SDM yang masih tergolong rendah

unsplash.com/Juan Ramos

Menurutnya, Indonesia secara ekonomi akan terus bertumbuh, bahkan lebih baik dari sekarang, jika kebijakan dikelola dengan baik.

"Indonesia diperkirakan menjadi negara pada posisi 5 besar dunia dalam 3-4 dekade yang akan datang," kata Didik.

Jika itu terjadi, katanya, akan ada hal yang aneh dan kontradiktif. Ekonomi Indonesia besar, tetapi kualitas sumber daya manusianya kurang dan perguruan tingginya ada di rangking bawah.

2. Kegiatan pendidikan tak masuk ranah investasi asing

Ilustrasi kuliah offline Dok.IDN Times/Istimewa

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 5 ayat 2 menyebutkan, penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Hal itu berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

"Dengan demikian, investasi asing yang masuk diatur oleh undang-undang adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha bisnis, bukan kegiatan pendidikan," kata Didik.

3. Investasi asing hanya di bidang usaha hingga perbankan

Ilustrasi aktivitas perbankan di Bank Mandiri (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Dia melanjutkan, undang-undang investasi juga memasukkan investasi asing spesialis hanya untuk bidang usaha, penanaman modal, kegiatan ekonomi, untuk perbankan, dan kegiatan ekonomi secara luas.

"Bahkan, bidang usaha pun dibatasi dengan rambu-rambu yang ketat agar tidak melanggar kepentingan nasional, lingkungan hidup, keamanan, dan lain-lain," ujarnya.

Pada Pasal 12 ayat 3 disebutkan, pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

4. Pendidikan bukan berada di bawah yuridiksi undang-undang investasi

Ilustrasi Mahasiswa. (Istimewa)

Didik menambahkan, pendidikan bukan berada di bawah yurisdiksi UU Investasi. Menurut dia, pendidikan asing masuk ke dalam negeri tidak bisa masuk melalui bingkai UU penanaman modal, sebagaimana sudah dijalankan untuk pendidikan non-formal atau tempat kursus.

Pendidikan bukan masuk ke dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tidak boleh atau boleh, seperti sudah dilakukan pemerintah memasukkan lembaga-lembaga pendidikan non-formal selama ini. Jadi perguruan tinggi asing tidak bisa masuk ke dalam negeri melalui UU ini," kata dia.

5. Wacana impor rektor asing segera direalisasikan

IDN Times/Fitria Madia

Pemerintah bakal segera merealisasikan wacana impor rektor asing dalam waktu dekat. Salah satu universitas swasta akan jadi pilot project.

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, impor rektor asing dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global. Dia ingin pemerintah bisa menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, salah satunya melalui kehadiran rektor asing.

"Alasannya ini dunia competitiveness semakin luar biasa di global, oleh karena itu maknai kehadiran rektor asing dalam rangka upaya kompetisi global," ujar Moeldoko saat ditemui di Kantor Kementerian PPN, Jakarta, Rabu (14/8).