Koperasi Merah Putih Jadi Distributor LPG-Pupuk, Biar Cepat Untung?

Informasi mengenai peluncuran itu diumumkan Zulhas kepada awak media usai rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri begitu banyak perangkat pemerintah.

Setelah rapat, Zulhas memberikan keterangan pers di dalam ruangan rapat. Tampak Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono duduk di sebelah kiri Zulhas, dan di sebelahnya ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Di sebelah kanan Zulhas ada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan setelahnya Menteri BUMN, Erick Thohir.

Turut hadir Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin; Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono; Wakil Menteri ESDM, Yuliot; Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo; Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria; dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi.

Tak hanya itu, sejumlah direksi BUMN juga hadir. Satu ruang rapat dipenuhi jajaran undangan.

Pada sesi konferensi pers itu, Zulhas hanya memberikan penyampaian selama 3 menit 40 detik. Tak ada sesi tanya jawab terkait peluncuran tersebut.

Usai rapat tersebut, Zulhas pindah ke ruangan lain bersama sejumlah Menteri dan Wamen, seperti Erick, Tito, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko, Ferry, dan Riza Patria untuk melanjutkan pertemuan.

Sementara, Trenggono, Budi Gunadi Sadikin, Yuliot, dan Arief tak ikut dalam pertemuan itu.

Setelahnya, Zulhas bersedia memberikan keterangan lebih lanjut kepada awak media. Zulhas mengatakan, model bisnis enam gerai yang dijalankan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dipilih karena paling menguntungkan.

"Pertama yang dipikirkan harus usahanya dulu. Bukan uangnya (modalnya) dulu kan, usahanya dulu. Kita pikirkan usahanya dulu, dan usaha apa yang paling menguntungkan sekaligus memberikan dampak yang bagus? Apa? Sembako, sembako itu memotong rantai pasok," tutur Zulhas.

Dia didampingi Tito, Yandri, Ferry, dan Riza Patria saat memberikan keterangan pada awak media.

Menurut Zulhas, model bisnis itu memberikan banyak manfaat. Misalnya untuk menghalau tengkulak. Begitu juga dengan agen BRILink, yang dinilainya bisa memberikan akses pembiayaan resmi.

"Koperasi ini, pupuk akan diusahakan. Kenapa harus pupuk? Untuk memotong tengkulak-tengkulak ya selama ini. Termasuk nanti ada BRILink, BNI Link, BSI Link, semualah ada di situ, perbankan, untuk mendekatkan perbakan, Himbara ya," ucap Zulhas.

Dengan santai, dia mengatakan cara itu juga bisa mencegah masyarakat desa mengakses pembiayaan dari rentenir atau pinjaman online (pinjol).

"Kalau tidak, nanti itu yang berkembang kan di desa-desa itu kan, makelar, apa namanya? Pinjol, kemudian, tengkulak, gitu-gitu. Ini yang kita pangkas," ujar Zulhas.

Zulhas mengatakan, setelah bisnisnya untung, maka Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa mengajukan kredit usaha rakyat (KUR). Plafon yang diberikan ialah Rp3 miliar, dengan bunga 6 persen.

"Sudah untung, nah baru modalnya gimana? Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya, plafon. Misalnya, koperasi mau ngambil pupuk, ya kan perlu modal, nanti pinjam," ujar Zulhas.

Zulhas menyebut, model bisnis enam gerai itu diterapkan untuk tahap pertama. Dengan tegas dia mengatakan, setelahnya koperasi bisa menjalankan bisnis sesuai potensi lokal. Misalnya, penggemukan sapi, peternakan, desa wisata, dan sebagainya.

"Ini yang pertama dulu, kalau koperasi sudah sehat, bagus, banyak, potensi lokal tuh banyak. Ada penggemukan sapi, ada peternakan, ada desa wisata, ada tanaman buah-buahan, banyak. Perikanan, ada kerajinan, batik, macam-macam," kata Zulhas.

Sayangnya, model bisnis yang dicanangkan itu menuai kritik. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam dari fraksi PDIP, model bisnis tersebut selama ini sudah menjadi mata pencaharian masyarakat desa/kelurahan. Jika Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menggarap usaha tersebut, dikhawatirkan bisnis masyarakat kecil tergerus.

"Kalau ini terjadi, rakyat kecil yang jadi korban. Apalagi jika mereka masuk sebagai agen pupuk atau LPG, padahal agen-agen itu selama ini sudah berjalan, sudah menghidupi ribuan keluarga di desa-desa," tutur Mufti kepada IDN Times.

Mutfi mengaku terkejut mengetahui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjalankan distribusi LPG subsidi, pupuk subsidi, sembako, dan sebagainya. Dia menegaskan, proyek jebolan Prabowo itu seharusnya membangun ekonomi rakyat, bukan mematikan usaha yang sudah ada.

"Kalau koperasi ini hadir, harusnya bukan mengambil jatah yang lama, tapi membuka pasar baru;daerah yang belum terlayani, desa-desa tertinggal, wilayah perbatasan," ujar Mufti.

Sebaliknya, Zulhas meyakini penerapan model bisnis tersebut pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan mendukung bisnis di desa/kelurahan.

"Enggak (jadi kompetitor), malah mendukung dong. Bahkan nanti koperasi ini bisa juga mensuplai warung-warung di kampung," kata Zulhas.

Sementara itu, Director of Fiscal Justice Desk Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar mengatakan, model bisnis yang dijalankan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi menyingkirkan pengusaha lokal yang sudah ada. Implikasinya, akan ada pengangguran baru karena bisnisnya tergerus.

"Jadi pelaku usaha lokal nanti bisa tersingkir, dan implikasinya nanti bisa jadi ada pengangguran baru, meskipun ada usaha baru yang diciptakan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ujar Media Wahyudi saat dihubungi IDN Times.

Menurutnya, model bisnis enam gerai yang dijalankan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih saat ini belum tentu akan menghasilkan untung dengan cepat.

"Jadi belum tentu langsung untung juga, meskipun menjadi agregator produk-produk atau komoditas-komoditas pangan, termasuk juga LPG dan layanan-layanan pemerintah," kata Media Wahyudi.

Pada intinya, dia mengkritik cara pemerintah menentukan model bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, model bisnis itu seharusnya ditentukan oleh para anggota koperasi di desa/kelurahan, menyesuaikan potensi ekonomi di wilayah tersebut.

"Koperasi itu harus sifatnya dari bawah ya, bottom up gitu. Jadi bisnis modelnya harus ditentukan oleh koperasi desa itu sendiri," ujar Media Wahyudi.