Korea Selatan Gelar Rapat Darurat usai MA AS Batalkan Tarif Trump

MA AS secara resmi membatalkan pengenaan tarif di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Dalam putusan yang dikeluarkan pada Jumat (20/2), pengadilan menegaskan wewenang menetapkan tarif merupakan hak Kongres, bukan presiden. Keputusan dari kasus Learning Resources v. Trump ini secara otomatis menghapus tarif timbal balik sebesar 15 persen, yang selama ini dibebankan pada produk ekspor asal Korea Selatan.

Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Sumber Daya Korea Selatan menyambut baik putusan ini karena dianggap mampu memulihkan daya saing ribuan perusahaan manufaktur serta elektronik. Meski demikian, pemulihan ini belum merata di semua sektor industri. Industri otomotif dan baja Korea Selatan masih harus menghadapi beban tarif di bawah Section 232, yang tetap berlaku karena didasari oleh alasan keamanan nasional AS.

Selain itu, masalah baru muncul terkait kepastian pengembalian dana bagi sekitar 6.000 eksportir Korea yang telah membayar tarif tersebut sejak tahun lalu. Mahkamah Agung belum memberikan rincian prosedur pengembalian, sehingga perusahaan harus menunggu pedoman teknis dari otoritas kepabeanan AS. Di tengah kekosongan aturan ini, beberapa perusahaan besar seperti Costco telah mengambil langkah hukum secara mandiri untuk menuntut hak pengembalian dana mereka.

Menyikapi dinamika yang terjadi, Menteri Perdagangan Korea Selatan, Kim Jung-kwan, meminta pelaku pasar untuk tidak khawatir akan potensi perang dagang yang lebih luas.

"Meskipun putusan tersebut telah meningkatkan ketidakpastian mengenai ekspor ke AS, kerangka kerja keseluruhan dari kondisi ekspor yang diamankan melalui perjanjian tarif Korea-AS akan tetap utuh," ujar Menteri Kim dalam sebuah konferensi pers di Seoul, dilansir The Japan Times.

Jung-kwan, segera memimpin rapat darurat pada Sabtu (21/2) pagi untuk mengevaluasi dampak dari putusan tersebut. Pertemuan ini berfokus pada analisis hukum terkait keputusan Mahkamah Agung AS, sekaligus menyiapkan langkah antisipasi bagi industri domestik. Pemerintah Korea Selatan berkomitmen penuh untuk mendukung perusahaan yang terdampak, guna menekan kerugian finansial akibat perubahan kebijakan tarif di Washington.

Koordinasi antarlembaga juga semakin diperkuat dengan melibatkan kantor kepresidenan, untuk merumuskan strategi makro ekonomi yang lebih luas. Pihak kantor kepresidenan menyatakan akan meninjau secara menyeluruh posisi pemerintah AS guna memastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Pertemuan tingkat tinggi ini turut melibatkan Kepala Kebijakan, Kim Yong-beom, dan Kepala Kantor Keamanan Nasional, Wi Sung-rak, untuk menyatukan perspektif ekonomi dan geopolitik.

Selain itu, Kementerian Perdagangan berencana mengadakan pertemuan lanjutan dengan perwakilan sektor swasta pada Senin (23/2). Forum ini akan menjadi wadah untuk mendengarkan keluhan langsung dari pelaku usaha, sekaligus menyusun skenario tanggap darurat terhadap potensi tarif baru dari pemerintahan Trump. Fokus utama pertemuan ini adalah menjaga kelancaran rantai pasok global di tengah kebijakan bea masuk yang sangat dinamis.

"Pemerintah akan meninjau secara komprehensif rincian putusan dan langkah-langkah tindak lanjut oleh Washington untuk menanggapi dengan kekuatan penuh demi menjaga kepentingan nasional Korea secara optimal," kata Menteri Kim, dilansir Korea Times.

Di sisi lain, para ahli perdagangan memperingatkan bahwa pelaku usaha kini berada dalam situasi yang serba tidak pasti. Chang Sang-sik dari Institut Perdagangan Internasional menyebutkan, pengumuman tarif yang sering mendadak dari AS memicu gejolak pasar yang menyulitkan perencanaan investasi jangka panjang. Tanpa adanya kejelasan mengenai prosedur pengembalian dana, masalah keuangan perusahaan dikhawatirkan dapat menghambat rencana ekspansi bisnis mereka di Amerika Utara.

Situasi tersebut semakin rumit dengan adanya tekanan dari Washington agar Korea Selatan segera mewujudkan janji investasi sebesar 350 miliar dolar AS (Rp5,9 kuadriliun). Sebelumnya, Presiden Trump mengancam akan menaikkan tarif otomotif dari 15 persen menjadi 25 persen jika Seoul dinilai lamban dalam mengesahkan undang-undang terkait komitmen investasi tersebut. Hal ini memaksa pemerintah Korea Selatan untuk bergerak cepat merampungkan regulasi, demi mencegah sanksi ekonomi tambahan yang bisa melumpuhkan sektor manufaktur kendaraan.

Hubungan perdagangan antara Korea Selatan dan AS dilaporkan memasuki masa renegosiasi penting, menyusul adanya perubahan hukum di Washington. Meskipun putusan Mahkamah Agung AS berpihak pada Korea Selatan, ancaman Presiden Trump untuk menggunakan Section 122 memunculkan ketidakpastian baru. Pemerintah Korea Selatan tetap menegaskan bahwa perjanjian dagang yang telah disepakati tahun lalu harus dihormati oleh kedua negara, demi menjaga stabilitas ekonomi global.

Ketegangan terkait pengesahan komitmen investasi menjadi faktor utama penentu arah kebijakan perdagangan ke depan. Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan, Kim Jung-kwan, telah menggelar serangkaian pertemuan di Washington untuk menjelaskan kendala prosedur di parlemen negaranya. Ia memastikan bahwa komitmen investasi tersebut tetap menjadi prioritas utama. Di saat yang sama, AS terus menekan Seoul agar memberikan perlakuan yang adil bagi perusahaan teknologi asal Amerika yang beroperasi di Korea Selatan.

Secara diplomatik, Seoul terus berupaya menjaga dialog terbuka dengan para pejabat senior di pemerintahan Trump, termasuk Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan Menteri Energi Chris Wright. Pembahasan mencakup berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan tarif hingga kerja sama energi nuklir dan keamanan rantai pasok semikonduktor. Menteri Kim menyatakan optimismenya, proses komunikasi akan terus berjalan dengan baik, meskipun kesepakatan akhir belum tercapai dalam pertemuan di Washington.

Menyikapi dinamika ini, seorang pejabat kantor kepresidenan menekankan pentingnya keselarasan langkah dengan kepentingan negara.

"Pemerintah akan meninjau secara komprehensif putusan Mahkamah Agung AS dan sikap pemerintah AS untuk menentukan tanggapan yang paling sesuai dengan kepentingan nasional," ungkap pejabat dari kantor kepresidenan Korea Selatan, dilansir Chosun.