6 Poin Utama Putusan MA AS Soal Tarif Trump yang Perlu Diketahui
- Mahkamah Agung AS memutuskan 6-3 untuk membatalkan sejumlah tarif impor era Trump, menandai kekalahan besar bagi presiden dan mempertegas batas kekuasaan eksekutifnya.
- Putusan ini menunjukkan independensi Mahkamah Agung di bawah Ketua John G. Roberts Jr., dengan dua hakim konservatif pilihan Trump ikut menolak kebijakan tarif tersebut.
- Dampak ekonomi langsung mencakup potensi pengembalian dana besar kepada importir serta ketidakpastian baru bagi anggaran federal dan harga barang impor di pasar domestik.
Jakarta, IDN Times - Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada Jumat (20/2/2026) mengeluarkan putusan penting yang membatalkan banyak tarif impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Putusan tersebut dinilai memiliki dampak luas, baik secara ekonomi, konstitusional, maupun politik.
Dalam putusan 6-3, para hakim menyatakan sejumlah tarif yang menjadi bagian utama agenda ekonomi Trump tidak sah. Keputusan ini menjadi salah satu kekalahan besar bagi Trump dalam masa jabatan keduanya.
Trump menanggapi putusan tersebut dengan kemarahan. Ia menyebut para hakim yang menolak posisi pemerintah sebagai orang bodoh dan antek-antek, serta menyiratkan mereka tunduk pada pengaruh asing.
Meski demikian, Trump segera menyatakan akan mencari mekanisme hukum lain untuk kembali memberlakukan tarif baru, walau dengan batasan kekuasaan yang lebih ketat. Ini enam poin utama dari putusan tersebut, dikutip dari New York Times:
1. Kekalahan besar bagi Trump
Putusan 6-3 dari para hakim merupakan kekalahan menyakitkan bagi Trump dan menjadi contoh yang relatif jarang ketika pengadilan membatasi upayanya di masa jabatan kedua untuk memperluas kekuasaan presiden. Trump berulang kali menggambarkan tarif sebagai bagian penting dari agendanya, dan kekalahannya di Mahkamah Agung akan berdampak tidak hanya pada perdagangan tetapi juga pada seluruh pendekatan kebijakan ekonomi dan luar negerinya — ia berulang kali menggunakan tarif, serta ancaman tarif, untuk menekan baik lawan maupun sekutu.
Trump bereaksi dengan marah, menyebut para hakim yang menolak posisi pemerintah sebagai orang bodoh dan penjilat. serta menyiratkan bahwa mereka tunduk pada pengaruh asing. Namun ia segera merencanakan untuk memberlakukan putaran tarif baru menggunakan mekanisme lain yang masih tersedia baginya, meskipun akan berada di bawah batasan kekuasaan yang jauh lebih ketat.
2. Mahkamah Agung AS menunjukkan independensinya
Sejak Trump menjabat setahun lalu, Mahkamah Agung telah memberinya serangkaian kemenangan yang membuka jalan, setidaknya sementara, bagi banyak kebijakan paling agresif pemerintahannya terkait imigrasi, independensi lembaga pemerintah, dan personel militer transgender.
Menurut New York Times, putusan tarif ini merupakan pertama kalinya pengadilan mengeluarkan putusan pokok perkara, yakni keputusan final yang secara langsung menilai legalitas salah satu tindakan eksekutif Trump di masa jabatan keduanya.
Putusan ini menjadi penegasan kuat independensi Ketua Mahkamah John G. Roberts Jr., yang menulis opini mayoritas yang membatalkan tarif luas presiden. Dua dari tiga hakim konservatif yang ditunjuk Trump pada masa jabatan pertamanya, yakni Hakim Amy Coney Barrett dan Neil M. Gorsuch, bergabung dengan Ketua Mahkamah dalam menolak kebijakan ekonomi andalan presiden tersebut.
Meski Trump merespons putusan itu dengan kemarahan, ia tidak memberikan indikasi bahwa dirinya tidak akan mematuhinya.
3. Dampak langsung pada harga
Tarif yang dibatalkan pengadilan telah mendorong kenaikan harga berbagai barang yang diproduksi di luar negeri, termasuk furnitur, pakaian, dan elektronik. Namun para ekonom menilai putusan tersebut kecil kemungkinannya menurunkan harga dalam waktu dekat, jika pun ada.
Trump telah bergerak untuk memberlakukan tarif baru menggunakan dasar hukum yang berbeda, dan perusahaan yang telah menaikkan harga untuk menutup bea impor tampaknya tidak akan menurunkannya, terutama jika tingkat tarif tetap tidak pasti.
4. Mitra dagang utama dunia bersikap hati-hati
Respons yang relatif tenang terhadap putusan Mahkamah Agung dari mitra dagang di seluruh dunia menunjukkan, dari Ottawa hingga New Delhi, para pejabat memahami bahwa keputusan itu tidak akan mengakhiri kebijakan tarif Trump.
Di Kanada dan Meksiko, dua negara yang saat ini menikmati tingkat tarif efektif terendah berkat perjanjian Amerika Utara, putusan tersebut tidak berdampak signifikan. Namun pernyataan Trump dalam konferensi persnya, bahwa ia berencana menggunakan mekanisme baru untuk memberlakukan tarif global 10 persen, justru dapat membuat mereka berada dalam posisi yang lebih buruk dibanding sebelum putusan Mahkamah Agung.
Uni Eropa juga tidak serta-merta merayakan putusan tersebut.
“Uni Eropa akan tetap berhubungan erat dengan Pemerintahan AS saat kami mencari kejelasan mengenai langkah-langkah yang akan mereka ambil sebagai respons terhadap putusan ini,” kata salah seorang juru bicara Uni Eropa.
5. Muncul ketidakpastian baru bagi anggaran federal
Meskipun tarif Presiden Trump kesulitan menghidupkan kembali manufaktur AS atau mengurangi defisit perdagangan, kebijakan tersebut berhasil menciptakan sumber pendapatan baru bagi pemerintah federal yang terlilit utang. Namun, belum jelas bagaimana nasib aliran pendapatan tersebut.
Sebelum putusan Mahkamah Agung, tarif Trump diperkirakan akan menghasilkan sekitar 3 triliun dolar AS pendapatan selama sembilan tahun ke depan, menurut Kantor Anggaran Kongres yang nonpartisan. Putusan Mahkamah Agung membatalkan tarif yang menyumbang sekitar setengah dari pendapatan tersebut, kata para ekonom, dengan Yale Budget Lab memperkirakan dampaknya sekitar 1,5 triliun dolar AS. Namun Trump kemudian mengatakan, ia akan memberlakukan serangkaian pungutan baru, termasuk tarif menyeluruh 10 persen, yang akan lebih dari cukup untuk menutup kekurangan tersebut.
“Hasil akhirnya akan memberi kita lebih banyak uang,” kata Trump.
6. Belum jelas bagaimana pemerintah akan mengeluarkan pengembalian dana
Putusan tersebut membuka kemungkinan bahwa pemerintah AS harus mengembalikan lebih dari 100 miliar dolar AS pendapatan tarif kepada ribuan importir, meskipun tidak memberikan panduan tentang bagaimana proses itu harus dilakukan. Para pengacara perdagangan dan pihak lain mengatakan kemungkinan akan ada berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun pertarungan hukum dan proses administratif ketika perusahaan berupaya mendapatkan kembali bea impor dari tarif yang dibatalkan oleh para hakim.
Pengadilan menyerahkan kepada pengadilan tingkat bawah dan Pengadilan Perdagangan Internasional AS untuk memulai proses pengembalian dana, yang akan dijalankan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan serta Departemen Keuangan.
Importir yang membayar tarif adalah pihak yang secara langsung berhak atas pengembalian dana, tetapi bisnis lain yang harus menanggung biaya tersebut juga dapat menuntut penggantian melalui gugatan.
Masih belum jelas apakah atau bagaimana konsumen dapat memperoleh kompensasi atas harga lebih tinggi yang telah mereka bayarkan.
