Korsel Janji Patuhi Kesepakatan Dagang AS usai Ancaman Tarif Trump

Pemerintah Korea Selatan menegaskan bahwa negara tersebut tetap berpegang pada komitmen investasi besar di AS, yang menjadi inti dari kesepakatan dagang kedua negara yang diumumkan pada tahun 2025. Dalam perjanjian itu, Seoul berjanji menginvestasikan sekitar 350 miliar dolar AS (Rp5,8 kuadriliun) ke sejumlah sektor strategis di ekonomi AS selama beberapa tahun mendatang. Sebagai imbalannya, AS sepakat mempertahankan tarif impor terhadap produk Korea Selatan pada batas 15 persen.

Investasi tersebut akan mencakup dukungan bagi industri galangan kapal, otomotif, dan teknologi tinggi di AS, yang dinilai penting untuk memperkuat hubungan aliansi kedua negara.

“Presiden Lee dan saya mencapai sebuah kesepakatan hebat bagi kedua negara pada 30 Juli 2025, dan kami menegaskan kembali ketentuan tersebut ketika saya berada di Korea Selatan pada 29 Oktober 2025,” tulis Trump di media sosialnya, dilansir Euro News.

Kantor kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan tersebut dan tengah menyelesaikan proses hukum yang diperlukan bersama parlemen.

Menteri Industri Korea Selatan, Kim Jung-kwan, dijadwalkan berangkat ke AS untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick. Sementara itu, Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo, akan mengadakan pertemuan dengan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, guna membahas detail pelaksanaan paket investasi.

Kantor kepresidenan menambahkan bahwa beberapa rancangan undang-undang pelaksanaan sudah diajukan ke Majelis Nasional dan saat ini sedang dibahas di komite keuangan.

Presiden Donald Trump kembali menaikkan tarif impor terhadap berbagai produk asal Korea Selatan, setelah menuduh parlemen negara tersebut tidak segera mengesahkan paket investasi dan regulasi pendukung yang menjadi bagian dari kesepakatan dagang kedua negara.

Sebelumnya Trump telah memangkas tarif impor dari rencana 25 persen menjadi 15 persen, dengan syarat Korea Selatan menyepakati investasi senilai 350 miliar dolar AS (Rp5,8 kuadriliun) di AS serta memperluas akses bagi produk-produk AS di pasar Korea. Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, menjelaskan bahwa penurunan tarif tersebut diberikan sebagai imbalan atas komitmen investasi besar dan penghapusan hambatan non-tarif.

Trump pada Senin (26/1/2026) mengumumkan kebijakan kenaikan tarif baru terhadap mobil, produk farmasi, dan kayu impor dari Korea Selatan menjadi 25 persen, dengan alasan keterlambatan ratifikasi kesepakatan di Majelis Nasional Seoul.

“Parlemen Korea Selatan belum memenuhi kewajibannya dalam menindaklanjuti perjanjian dagang yang sangat baik ini,” kata Trump, dilansir CNBC.

Pemerintah Korea Selatan mengakui bahwa pelaksanaan paket investasi besar di AS tidak dapat dilakukan secepat yang diharapkan Washington. Menteri Keuangan Korea Selatan, Koo Yun-cheol, mengatakan bahwa tidak mungkin investasi tersebut dimulai pada paruh pertama 2026 karena kendala administratif dan tingginya volatilitas pasar valuta asing.

Koo menjelaskan bahwa setiap keputusan investasi harus melewati proses tata kelola berlapis, termasuk evaluasi oleh komite manajemen proyek yang dikoordinasikan oleh kementerian perdagangan dan keuangan. Proses tersebut diperlukan untuk memastikan kelayakan komersial dan kepatuhan hukum terhadap kebijakan dalam negeri.

“Tidak banyak investasi yang dapat direalisasikan dalam situasi nilai tukar saat ini, setidaknya untuk tahun ini,” ujar Koo.

Bank of Korea juga menyuarakan kekhawatiran terkait potensi keluarnya dana dalam jumlah besar guna memenuhi paket investasi yang disepakati. Gubernur Bank of Korea, Rhee Chang-yong, menyampaikan bahwa lembaganya tidak akan menyetujui arus keluar investasi jika kondisi pasar valuta asing tidak stabil.

Ancaman kenaikan tarif dari Presiden Donald Trump menambah tekanan terhadap ekonomi Korea Selatan yang bergantung pada ekspor.

Kantor kepresidenan Korea Selatan melaporkan bahwa mereka tidak menerima pemberitahuan resmi terkait rencana kenaikan tarif baru dan segera memerintahkan pejabat terkait menggelar pembicaraan darurat dengan pihak Washington.

“Kami akan melakukan konsultasi intensif dengan pemerintah AS untuk meminimalkan dampak kebijakan ini terhadap perusahaan dan perekonomian kami,” ujar kantor kepresidenan dalam pernyataan resmi, dilansir The Guardian.