KPK Rekomendasi Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, Ini Kata Ekonom

Belum lagi sejumlah konten dalam Kartu Prakerja yang dianggap terkesan dipaksakan. Banyak materi yang justru mudah ditemukan secara online dan gratis. Ia juga mempertanyakan manfaat Kartu Prakerja terhadap lapangan pekerjaan pesertanya.

"Apa ada jaminan Kartu Prakerja bisa meningkatkan skill? Tidak juga, karena peserta bisa skip video demi dapatkan sertifikat. Apakah ada jaminan peserta Prakerja akan mendapatkan pekerjaan? Tidak ada jaminan itu. Sehingga timbul pertanyaan dengan dana Rp20 triliun, apa goal dari kartu Prakerja ini?" ucapnya.

Bhima menyarankan agar Kartu Prakerja bisa lebih transparan. Penunjukkan platform digital sebaiknya diusahakan pada platform yang tidak berbayar, misalnya kerja sama dengan pihak perguruan tinggi atau penyelenggara pelatihan yang gratis.

"Dana Prakerja idealnya direalokasikan ke subsidi langsung ke pekerja yang di-PHK. Bisa transfer by name by address langsung, karena di masa pandemik tidak tepat diberi pelatihan dulu baru dikasih insentif," tutur Bhima.

Melihat begitu banyaknya sengkarut permasalahan di dalam program Kartu Prakerja, maka KPK telah menyarankan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian selaku pelaksana, untuk menghentikan sementara pendaftaran peserta di gelombang ke-4.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, sebelum mereka menyampaikan rekomendasi ini ke publik, KPK sudah memaparkan temuan mereka di hadapan tim Kemenko Perekonomian pada 28 Mei lalu. Di momen yang sama, pendaftaran peserta gelombang ke-IV yang seharusnya dimulai, justru belum menunjukkan tanda-tanda apa pun.

"Kemenko Perekonomian dan manajemen pelaksana, harus melaksanakan rekomendasi perbaikan KPK sebelum program dilanjutkan," kata Alex.

Selanjutnya, ujar Alex, program tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPK, program Kartu Prakerja memiliki anggaran Rp20 triliun dengan target 5,6 juta orang yang ikut.

Pemerintah memberikan insentif berupa uang tunai usai mengikuti pelatihan yakni Rp2,4 juta per orang. Sementara, bantuan untuk pelatihan senilai Rp1 juta dan insentif untuk mengisi survei senilai Rp150 ribu.