KPPU Vonis Bersalah Tujuh Maskapai Dalam Perkara Kartel Tiket

Menurut KPPU, perkara itu bermula dari penelitian insiatif dari institusi pemerintah itu atas layanan jasa angkutan udara berniaga berjadwal penumpang kelas ekonomi, khususnya penerbangan di dalam negeri. Penelitian itu kemudian ditindak lanjuti dengan penyelidikan kepada tujuh maskapai terlapor. 

Selama persidangan, majelis komisi menilai telah terdapat aksi bersama (concerted action) sehingga telah terjadi kesepakatan antara para pelaku usaha (meeting of minds) dengan tujuh maskapai terlapor dalam beberapa hal. Pertama, tujuh maskapai sepakat meniadakan diskon dan membuat diskon yang seragam, kedua, meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. 

"Hal ini mengakibatkan terbatasnya pasokan dan harga tinggi pada layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi di wilayah Indonesia," demikian ujar KPPU. 

Atas perbuatan tujuh maskapai itu, maka KPPU menjatuhkan vonis semua maskapai terlapor wajib melakukan pemberitahuan tertulis setiap kebijakan mereka yang berpengaruh terhadap peta persaingan usaha. Selain itu, tujuh maskapai juga wajib memberitahukan harga tiket yang sudah dibayar oleh konsumen dan sebelum kebijakan itu diberlakukan. 

Di dalam keterangan tertulis itu pula KPPU menyebut struktur pasar di dalam industri angkutan udara niaga berjadwal adalah oligopoli ketat. Hal itu mengingat kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia terbagi menjadi tiga grup yaitu grup Garuda, grup Sriwijaya dan grup Lion. 

Secara otomatis, seluruh terlapor dalam perkara itu menguasai lebih dari 95 persen pangsa pasar. Kondisi itu diperparah dengan hambatan untuk masuk dalam persaingan tergolong tinggi. Hambatan itu merujuk kepada modal dan regulasi yang mengakibatkan jumlah pelaku usaha di industri penerbangan sedikit. 

Majelis komisi juga menilai aksi bersama tujuh maskapai dengan para pelaku usaha dilakukan tidak secara tertulis. Mereka melakukan pengurangan subclass dengan harga murah sehingga menyebabkan kenaikan harga dan mahalnya harga tiket yang dibayarkan oleh konsumen. 

Di dalam putusannya, majelis turut memberikan rekomendasi kepada KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kementerian Perhubungan agar melakukan evaluasi terkait kebijakan tarif atas dan bawah. Sehingga, formulasi yang digunakan benar-benar dapat melindungi konsumen dan pelaku usaha di industri itu. 

"Di mana batas bawah adalah di atas sedikit dari marginal cost pelaku usaha dan batas atas adalah batas keuntungan yang wajar dan dalam batas keterjangkauan kemampuan membayar konsumen," kata KPPU. 

Majelis komisi juga memberi rekomendasi kepada pemerintah agar segera merumuskan kebijakan dan langkah untuk membantu maskapai mengatasi dampak pandemik COVID-19. Contohnya dengan membuat regulasi dan paket-paket ekonomi yang mempermudah masuknya pelaku usaha baru dalam industri penerbangan. 

Sementara, melalui keterangan tertulisnya, juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menghormati putusan majelis KPPU tentangan dugaan pelanggaran pasal 5 pada UU nomor 5 tahun 1999. Kemenhub, kata Adita, sudah menyambut postif langkah KPPU dalam rangka menerapkan praktik persaingan sehat di dunia penerbangan. 

"Terkait putusan KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kemenhub, kami sangat terbuka terhadap semua masukan dan saran dari berbagai pihak termasuk KPPU sebagai upaya untuk melindungi konsumen, pelaku usaha dalam industri serta efisiensi nasional," ungkap Adita hari ini. 

Ia menambahkan Kemenhub telah melakukan evaluasi sepanjang tahun 2019 terhadap kebijakan terkait Tarif Batas Atas (TBA) yang sebelumnya adalah PM 14 tahun 2016 menjadi PM 20 tahun 2019 dan KM nomor 106 tahun 2019. Kemenhub mengklaim selama penerapan TBA sudah memperhatikan perlindungan terhadap konsumen dan keberlangsungan industri penerbangan.