Jakarta, IDN Times - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai Indonesia sedang mengalami krisis angkutan umum. Problem tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dari para kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Umum (pemilu) 2024.
"Indonesia sedang alami krisis angkutan umum," kata pengamat transportasi MTI, Djoko Setijowarno dalam keterangannya yang diterima IDN Times, Selasa (19/12/2023).
Dia memaparkan, dari 552 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, tak sampai 5 persen yang telah melakukan perbaikan pada sistem transportasi umum dengan menggunakan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS). Itu adalah mekanisme pembelian layanan angkutan massal oleh pemerintah kepada operator
"Tidak sampai 5 persen pemda yang telah membenahi transportasi umum modern dengan skema pembelian layanan," ujarnya.
Menurut Djoko, aksesibilitas di daerah-daerah tertinggal, terdepan, terluar masih kurang mendapat perhatian memadai dari pemerintah.
Dia menilai layanan angkutan bus perintis dengan 300 rute (33.969 km) dan 597 kendaraan di 32 provinsi masih dijalankan dengan setengah hati.
"Dari 65 pulau-pulau kecil yang memiliki jaringan jalan nasional baru 25 pulau ada layanan angkutan bus perintis," tutur dia.
Menurutnya, integrasi antara sistem jalan raya dan titik-titik transportasi utama seperti bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dan terminal penumpang masih belum sepenuhnya terwujud atau selesai.
Dia memaparkan, keterhubungan jalan nasional untuk 106 pelabuhan laut baru mencakup 53 persen, 69 pelabuhan penyeberangan kelas 1 (57 persen), 12 terminal umum pelabuhan (31 persen), 86 terminal tipe A (73 persen), dan 44 bandara pengumpul (66 persen).
"Keterhubungan jaringan jalan dengan simpul transportasi (bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan dan terminal penumpang) belum tuntas," tambahnya.