KSPI-Partai Buruh Minta Menaker Revisi Aturan Baru Kerja Outsourcing

Said Iqbal pun menjelaskan salah satu hal paling penting yang harus direvisi dalam Permenaker 7/2026. Mengacu pada Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Permenaker Nomor 19 tahun 2012, ada jenis kategori pekerjaan yang dilarang menggunakan pekerja outsourcing, yakni pada proses produksi langsung atau kegiatan pokok.

Sementara Permenaker 7/2026 hanya mencantumkan jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan pekerja alih daya. Said Iqbal menilai, pendekatan dalam beleid tersebut berubah jika dibandingkan dengan UU 13/2003 dan Permenaker 19/2026.

"Maka kami minta revisinya harus ada pasal pertama, pasal satu itu dengan tegas menyebutkan pekerja alih daya dilarang digunakan di proses produksi langsung bagi industri manufaktur dan atau kegiatan pokok bagi industri nonmanufaktur atau yang kita sebut jasa dan perdagangan," tutur Said Iqbal.

Dia pun mencontohkan buruh yang tugasnya mengelas di industri mobil tidak boleh menggunakan pekerja outsourcing karena itu termasuk dalam proses produksi. Contoh lainnya adalah teller di perbankan juga tidak boleh menggunakan pekerja alih daya karena merupakan bagian dari kegiatan pokok industri.

Selain itu, Said Iqbal turut mempersoalkan istilah layanan penunjang operasional di dalam salah satu jenis pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan pekerja outsourcing dalam Permenaker 7/2026.

Menurut Said Iqbal, istilah tersebut sangat bisa disalahartikan sehingga membuat pengusaha punya celah mengakali penggunaan pekerja alih daya.

"Apa definisi layanan penunjang operasional. Ini mau dibikin absurd, dibikin grey area oleh Kemenaker sehingga apa saja boleh definisi layanan penunjang operasional. Misal di dalam industri perbankan yang tadi saya contohkan, bisa saja seorang kasir dianggap layanan penunjang operasional. Bisa-bisanya aja definisi itu dibikin dalam alur kerja nanti yang akan dilaporkan ke Disnaker setempat oleh perusahaan yang ingin menggunakan pekerja alh daya," tutur Said Iqbal.

"Jadi KSPI beserta partai buruh meminta untuk ayat layanan penunjang operasional dihapus," sambung dia.

Sebelumnya diberitakan, Menaker Yassierli mengaku, penerbitan Permenaker 7/2026 sebagai langkah pemerintah untuk memastikan praktik outsourcing berjalan lebih adil sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pekerja.

"Permenaker ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha," ujar Yassierli dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (1/5/2026).

Dalam Permenaker tersebut, pemerintah secara tegas membatasi jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan. Pembatasan itu dilakukan agar praktik outsourcing tidak diterapkan pada seluruh jenis pekerjaan inti perusahaan.

Adapun pekerjaan outsourcing yang diperbolehkan meliputi:

• Layanan kebersihan

• Penyediaan makanan dan minuman

• Pengamanan

• Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja

• Layanan penunjang operasional

• Pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Selain itu, perusahaan pemberi kerja yang menggunakan jasa outsourcing wajib memiliki perjanjian tertulis dengan perusahaan alih daya.