Luhut Buka-bukaan soal Biang Kerok yang Hambat Produksi Migas RI

23 Jul 2024, 19:29 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Ngobrol Seru by IDN Times x Total Politik, "Ngobrol yang Paten-paten Aja Bareng Menko Marves". (IDN Times/Tata Firza)

Intinya sih...

Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan mengidentifikasi 11 isu utama di sektor hulu migas, termasuk perizinan, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya dukungan pemerintah daerah.
Luhut menegaskan pentingnya peningkatan produksi dan lifting migas nasional untuk mencapai ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah telah berhasil mengidentifikasi sejumlah permasalahan di sektor migas.

Menurut Luhut, proses perizinan dan tumpang tindih kewenangan antarkementerian atau lembaga (K/L) sering menjadi hambatan utama. Selain itu, kebijakan yang ada masih kurang mendukung iklim investasi yang menarik bagi para investor di sektor migas.

“Setidaknya ada 11 isu utama yang perlu diperbaiki di sektor hulu migas. Mulai dari lamanya persetujuan izin lingkungan, peraturan terkait ruang laut dan pertanian, perpajakan migas yang kurang kondusif, hingga kurangnya dukungan dari sebagian pemerintah daerah,” kata Luhut dalam akun Instagram pribadinya, Selasa (23/7/2024).

1. Luhut minta tiap instansi pemerintah pantau kegiatan di sektor migas

Proyek kilang alias Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. (dok. Pertamina)

Luhut menegaskan mencapai ketahanan dan ketersediaan energi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan produksi dan lifting migas nasional harus terus diupayakan.

Mantan Menkopolhukam itu menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi pagi ini bersama seluruh K/L terkait, yang bertujuan mengevaluasi dan menyusun langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

“Saya menegaskan kepada setiap K/L di dalam Task-Force yang sudah dibentuk, agar terus melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan investasi, produksi dan lifting migas di Indonesia,” tuturnya.

2. Luhut berharap setiap instansi pemerintah punya komitmen yang sama

Kilang Pertamina Internasional EP (dok. PIEP)

Luhut menyatakan harapannya agar setiap K/L memiliki komitmen sama untuk meningkatkan iklim investasi sektor migas setelah rapat koordinasi hari ini.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya mengejar kemudahan berbisnis (ease of doing business) di sektor migas. Dia yakin semua pihak memiliki visi dan pandangan yang sama dalam upaya mempercepat peningkatan produksi migas di Indonesia, baik untuk tahun ini maupun tahun-tahun mendatang.

“Saya berharap setelah rapat koordinasi hari ini, setiap Kementerian/Lembaga memiliki komitmen yang sama,” tambah Luhut.

3. Kementerian ESDM genjot produksi minyak dan gas pakai berbagai cara

Salah satu kilang milik PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). (dok. KPI)

Secara terpisah, Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan adanya peluang besar untuk peningkatan produksi minyak bumi, salah satunya dari lapangan lepas pantai di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dengan potensi awal lebih dari 1 miliar barel minyak.

Dadan menjelaskan Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas telah menyetujui pelaksanaan Joint Study Area Buton kepada Pertamina, Petrochina, dan Petronas. Upaya tersebut bertujuan mempercepat penyelesaian joint study agar area tersebut bisa segera ditawarkan secara langsung dan dikembangkan.

Selain itu, peningkatan recovery factor juga dilakukan dengan bermitra dengan perusahaan migas dari China, seperti CNPC, CNOOC, dan Sinopec.

“Terhadap bagian Wilayah Kerja (WK) Migas yang potensial namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi. Setidaknya ada 4 upaya optimalisasi yang nantinya dapat dilakukan,” tuturnya dalam keterangan tertulis.

Setidaknya terdapat tiga kebijakan besar yang membuat subsektor migas lebih menarik dalam tiga tahun terakhir, yaitu perbaikan ketentuan lelang dan kontrak blok migas, kebijakan privilege eksplorasi, dan kebijakan insentif hulu migas.