Luhut Targetkan Family Office Terbentuk sebelum Jokowi Lengser

Luhut menjelaskan beragam kajian dilakukan dengan beberapa Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lainnya. 

Dia pun sudah melaporkan hasil studi tersebut kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. 

Namun ia mengingatkan bahwa salah satu aspek yang diperlukan untuk membangun family office adalah sisi kepastian hukum melalui pengadilan arbitrase karena hasil pengadilannya tidak dapat digugat, dikaji kembali, maupun diajukan banding.

"Oleh karena itu judges yang dipakai adalah judges internasional. Dengan begitu akan memberikan kepastian hukum kepada orang yang investasi kemari," ucapnya.

Luhut optimistis pembentukan family office bisa berdampak positif ke Indonesia dan dapat menarik investasi ke dalam negeri. Dengan begitu akan memperkuat cadangan devisa negara. Selain itu investasi yang masuk ini pun akan membuka banyak lapangan pekerjaaan. 

"Kita masih bicara sekarang mengenai berapa jumlah minimum yang akan mereka harus masukan dan berapa yang harus diinevstasikan dan berapa pegawai yang harus dia buat untuk run (menjalankan) officenya di sini," tuturnya.

Sebagai informasi, family office merupakan perusahaan swasta yang bertugas menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan milik orang-orang dengan kekayaan bersih sangat tinggi.

Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara mengkritisi rencana pemerintah untuk menarik investasi family office ke Indonesia.

Menurutnya, ada beberapa hambatan yang signifikan yang harus diatasi oleh pemerintah sebelum family office dapat beroperasi secara efektif di Indonesia. Pertama, Bhima menyoroti isu kerahasiaan data. Bagi orang-orang superkaya atau crazy rich, privasi data adalah faktor utama dalam menempatkan dana mereka.

“Masalahnya Indonesia baru-baru ini mengalami kebocoran data yang cukup fatal baik pusat data pemerintah maupun bank syariah,” kata Bhima kepada IDN Times, Sabtu (6/7/2024).

Menurutnya, regulasi di Indonesia yang sering berubah-ubah juga menjadi persoalan utama. Bhima menggarisbawahi ketidakpastian regulasi membuat family office enggan untuk menanamkan investasi jutaan dolar di negara dengan risiko hukum yang tinggi.

Mereka cenderung menghindari pasar yang regulasinya tidak stabil karena dapat berdampak negatif pada perhitungan untung-rugi mereka.

“Regulasi di Indonesia sering berubah-ubah jadi persoalan utama. Bayangkan family office investasi jutaan dolar, kemudian regulasi tidak pasti. Pastinya mereka kalkulasi untung rugi dari risiko hukum,” tuturnya.