Luhut Turun Tangan gegara Kebijakan AS Ganjal Kendaraan Listrik RI

10 Apr 2023, 14:45 WIB

Peresmian penggunaan kendaraan listrik sebagai mobil dinas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (dok. Kemenko Marves)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bakal mengunjungi Amerika Serikat (AS) untuk melakukan negosiasi terkait Inflation Reduction Act (IRA).

Hal tersebut, sebelumnya sudah disuarakan oleh pengusaha nasional yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC). Mereka mendesak AS agar lebih adil dalam pemberian subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik.

Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan keprihatinan atas ‘pengucilan’ terhadap mineral kritis Indonesia dari paket subsidi Amerika Serikat untuk teknologi hijau.

Dia menjelaskan, pemerintah AS akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan kendaraan listrik (EV) di bawah Undang-undang Pengurangan Inflasi dalam beberapa minggu ke depan. Undang-undang tersebut mencakup 370 miliar dolar AS dalam subsidi untuk teknologi energi bersih.

1. Indonesia minta diberikan limited free trade agreement

Presiden Joko Widodo membahas sejumlah penguatan kerja sama Indonesia-Amerika Serikat dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, di Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Skotlandia, pada Senin, 1 November 2021. (Foto: BPMI Setpres)

Luhut akan melakukan lawatan ke Negara Paman Sam agar mendapatkan limited free trade agreement (FTA). Sebab, mineral kritis Indonesia tidak mendapatkan paket subsidi Amerika Serikat untuk teknologi hijau lantaran tak mempunyai perjanjian dagang bebas dengan AS.

"Syaratnya IRA kan harus ada FTA, kita kan belum punya," ujar Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto dalam kesempatan yang sama.

Nah, Indonesia pun ingin mendapatkan limited FTA dari AS seperti yang diberikan oleh negara tersebut kepada Jepang. Dalam hal ini, kemudian mineral kritis Jepang mendapatkan perlakuan yang adil dari pemberlakuan IRA di AS.

"Jadi dua minggu yang lalu kan mereka (AS) tandatangan dengan Jepang. Sebelumnya kan mereka gak ada FTA. Tapi dengan Jepang ini ada semacam limited trade deal juga khusus untuk critical mineral. Jadi ya hari Selasa Pak Menko akan ke Amerika, kita akan negosiasi," tutur Seto.

2. Luhut sebut Amerika rugi jika mengucilkan Indonesia

Konferensi pers soal kerja sama Indonesia-Tiongkok (youtube.com/Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI)

Luhut menekankan, energi terbarukan di Indonesia berlimpah, termasuk untuk memproduksi kendaraan listrik dan baterai misalnya. Tapi, AS justru tidak mendapatkan manfaat itu karena belum punya FTA dengan Indonesia.

Pemerintah Indonesia pun mencoba untuk mengusulkan agar Amerika Serikat memberikan limited FTA untuk Indonesia.

"Kemarin juga ditanya ke saya, ditanya, ditelepon 'kalian punya gak critical mineral agreement dengan Amerika?'. Saya bilang 'Seperti Jepang, kita tergantung Amerikanya, kalau Amerika mau kita suka, kalau dia gak mau ya mau diapain'. Tapi yang rugi kan mereka juga, kita masih ada market lain. Jadi, saya kira akan ada mungkin limited free trade agreement dengan kita," tambahnya.

3. Pengusaha berharap AS berikan perlakuan yang adil

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid. (ANTARA/HO-Kadin Indonesia)

Kadin sebelumnya mengutarakan kekhawatirannya terhadap regulasi IRA di AS. Sebab, baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak IRA secara penuh.

Itu mungkin saja terjadi karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan China dalam industri nikel.

Arsjad pun menegaskan, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan AS terhadap kendaraan listrik dan baterai. Bagaimanapun, Indonesia memiliki sepertiga dari total cadangan nikel dunia, untuk produksi baterai kendaraan listrik.

Oleh karenanya, Amerika Serikat diharapkan akan memberikan status yang setara kepada anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) dengan negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas penuh dengan Amerika Serikat.

"Kami sedang berdiskusi tentang IPEF, dan semangat perjanjian itu adalah kerja sama. Jika Amerika mengecualikan ASEAN, rasanya sangat tidak adil," kata Arsjad dalam keterangan tertulisnya.