Jakarta, IDN Times - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan, pihaknya mengawal pencairan hak-hak korban pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hingga Tunjangan Hari Raya (THR).
“Kita akan fokus saat ini mengawal pencairan JKP dan JHT. Kami rasa ini dibutuhkan para pekerja yang terkena PHK,” kata Menaker dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Upaya untuk mengoptimalkan hak-hak pekerja yang terkena PHK akan dilakukan sejalan dengan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025.
Dalam PP tersebut, pemerintah meningkatkan manfaat JKP menjadi 60 persen dari upah terakhir selama enam bulan, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
"Alhamdulillah sudah ada PP Nomor 6 Tahun 2025 terkait dengan JKP. Ini akan kita optimalkan dan kami akan membentuk posko untuk membantu teman-teman yang terkena PHK dalam proses administrasi pencairan JHT dan JKP," ujar Yassierli.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan di Solo dan Dinas Ketenagakerjaan setempat. Posko-posko tersebut nantinya akan menjadi tempat bagi pekerja yang terkena PHK untuk mendapatkan bantuan dalam pengurusan klaim JHT dan JKP.
Terkait kepastian THR untuk 10 ribu pekerja korban PHK Sritex, Menaker mengatakan,saat ini kurator sudah menyatakan komitmennya untuk mencairkan hak pekerja tersebut.
“Kurator berkomitmen untuk membayarkan THR. Sekali lagi kami akan mengawal THR ini,” ujar Yassierli.
Yassierli juga menyambut baik wacana dari Tim Kurator Sritex yang akan menawarkan opsi bagi pekerja yang di-PHK untuk kembali bekerja melalui kemitraan dengan investor baru. Meski demikian, ia tidak bisa menjelaskan lebih lanjut terkait mekanisme perekrutan dan calon investor dari negara mana.
"Kita akan padat untuk mencoba berkoordinasi, kita koordinasi mekanismenya seperti apa teknisnya. Kita sama-sama sudah dengar bahwa ada komitmen dari kurator untuk membuka opsi beroperasinya kembali pabrik sehingga ada kesempatan untuk bekerja, untuk bekerja kembali dan Insyallah kami akan hadir di sana untuk mengawalnya," tuturnya.
Menaker menambahkan, kurator akan mencari investor yang tepat, dan Kemaker akan terus mendukung serta mengawal komitmen tersebut dengan membentuk tim agar memastikan proses berjalan lancar.
"Menurut saya, apa yang disampaikan kurator sudah jelas. Ada beberapa investor yang tertarik, dan itu adalah domain kurator untuk memilih yang terbaik. Kami dari Kemnaker akan mengawal komitmen tersebut dan siap memberikan dukungan penuh," ujarnya.
Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan lebih bagi pekerja yang terdampak PHK, memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi, dan membuka peluang untuk pemulihan sektor industri.
Sebagai informasi, Sritex tak lagi beroperasi buntut tak bisa membayar utang atau pailit dan resmi tutup per Sabtu, 1 Maret 2025. Akhir perjalanan bisnis pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara itu dikonfirmasi melalui rapat kreditur kepailitan Sritex pada Jumat, 28 Februari 2025.