Masih Alot di DPR, Skema Power Wheeling Tuai Petisi Penolakan

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS), Marwan Batubara sendiri sudah mewanti-wanti skema power wheeling akan kembali dibahas oleh DPR.

Marwan bersama delapan orang pengamat sektor energi dan juga YLKI mengirim petisi menolak klausul tersebut kepada DPR. Adapun power wheeling berkaitan dengan rencana pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) yang bisa menjual listrik langsung kepada konsumen di mana pun, melalui jaringan transmisi dan distribusi PLN.

Menurutnya, skema tersebut menyalahi konstitusi, di mana dalam turunan Pasal 33 UUD 1945 yang tertuang dalam UU nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penyediaan listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terintegrasi mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan diamanatkan dilakukan oleh PLN.

"Wewenang PLN ini merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara melalui BUMN," kata Marwan kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurut Marwan, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya sudah pernah membatalkan regulasi yang mengatur skema yang sejenis dengan power wheeling.

Marwan mengatakan, skema sejenis itu dibatalkan dari UU Ketenagalistrikan melalui Putusan No 001-021-022/2003. Selanjutnya melalui Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 MK pun memutuskan bahwa pola unbundling dalam kelistrikan tidak sesuai dengan konstitusi, yaitu Pasal 33 UUD 1945.

Atas dasar keputusan MK tersebut, maka Peraturan Menteri ESDM No.1/2015 tentang Kerja sama Penyediaan Tenaga Listrik Dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik, setelah Putusan MK pada tanggal 14 Desember 2016 yang telah membatalkan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1 UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan serta peraturan lainnya yang sejenis, mestinya juga batal demi hukum dan konstitusi.

"Kalau merujuk pada putusan MK di tahun 2002 terhadap Judicial Review undang-undang kelistrikan di mana saat itu sebetulnya dalam pasal 16-17 nomor 20 Tahun 2002 itu disebutkan bahwa skema power wheling ini bertentangan dengan konstitusi. Artinya yang akan dimasukkan ini sebetulnya dulu sudah pernah ditolak oleh MK," ucap Marwan.

Lebih lanjut, Marwan mengatakan skema power wheeling tidak tepat diterapkan saat Indonesia sedang kelebihan pasokan (over supply) listrik.

"Faktanya sarana itu (transmisi) dibangun dalam rangka menyalurkan listrik oleh PLN. Saat ini pasokan listrik PLN sangat berlebih, over supply di Jawa itu sekitar 50 sampai 60 persen dan ini akan berlangsung mungkin 3 atau 4 tahun ke depan. Kemudian di Sumatra juga sekitar itu 40 sampai 50 persen," tutur dia.

Selain itu, pemanfaatan jaringan PLN oleh pembangkit listrik swasta melalui skema power wheeling berpotensi membuat harga listrik lebih mahal. Dia mengatakan, pemerintah pun saat ini belum jelas menetapkan formula untuk menghitung tarif listrik EBT.

"Pemerintah sendiri belum jelas, jangan sampai nanti dengan tarif transmisi numpang lewat infrastruktur PLN, kemudian tarif itu tidak jelas, tidak ada dasar perhitungan yang ilmiah dan objektif," tutur Marwan.

Marwan mengatakan, apabila swasta tetap membangun pembangkit berbasis EBT bisa menambah beban keuangan PLN, melihat kondisi berlebih pasokan listrik yang terjadi saat ini. Sebab, ada skema take or pay yang memaksa PLN membayar listrik yang tidak terpakai.

Kondisi tersebut dinilai akan meningkatkan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik, sehingga untuk meringankan beban tersebut berujung pada kenaikan tarif listrik atau menambah beban APBN.

"Nah ini masuk ke dalam biaya operasi PLN dengan masuknya biaya menjadi biaya operasi maka biaya pokok penyediaan listrik, itu akan naik kalau BPP-nya naik, tarif listrik juga naik seperti itu secara umum gambarannya," ucapnya.

Dia pun meminta DPR ataupun pemerintah untuk tidak mengembalikan skema power wheeling dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU EBT.