MBG di Sorong Disetop Sementara, Bakal Lanjut?

30 Mei 2025, 20:45 WIB

Siswa di Kota Kupang menikmati MBG. (IDN Times/ Putra F. D. Bali Mula)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, buka suara soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sorong, Papua Barat Daya yang dihentikan sementara.

Berdasarkan informasi, MBG di SD Negeri 42 Sorong dihentikan karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum menerima anggaran dari BGN.

Dadan mengatakan, pihaknya memastikan SPPG akan mendapatkan anggaran untuk operasional dari BGN secara rutin.

"Sekarang itu, untuk memperlancar kegiatan, SPPG bisa jalan jika dua hal sudah ada. Satu sudah ada virtual account, yang kedua sudah ada uang muka yang dikirimkan Badan Gizi untuk operasional 10 hari ke depan," kata Dadan dalam wawancara khusus dengan IDN Times, yang dikutip Sabtu, (31/5/2025).

1. Tak bisa lagi menggunakan skema reimbursement

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Dadan mengatakan, kepemilikan virtual account diwajibkan karena SPPG tidak bisa lagi menggunakan mekanisme reimbursement. Hal ini dilakukan untuk menjaga transparansi program MBG.

"Jadi, kami ingin tidak ada lagi, dan memang sudah bertekad tak ada lagi sistem reimburse di dalam program Badan Gizi. Jadi, semua operasional SPPG harus menggunakan uang Badan Gizi. Karena itu akan memudahkan juga dari segi pemantauan, menjaga kualitas, ketepatan waktu, dan transparansi," ujar Dadan.

2. Bisa mempercepat penyelesaian kendala

SPPG Tahfidzh Al-Quran Bekasi. (IDN Times/Imam Faishal)

Mekanisme pemberian anggaran operasional, dijelaskannya, secara langsung dan rutin bisa mempercepat penyelesaian kendala di SPPG.

"Jadi ketika ada satu SPPG yang masih mengalami kendala itu, kita cepat selesaikan masalah administrasinya," tutur Dadan.

3. BGN wajibkan SPPG penuhi syarat kualitas MBG

Dapur MBG Ilir Timur III Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Di sisi lain, SPPG juga harus memenuhi syarat dalam menyajikan MBG. Tak hanya dalam proses produksi, tapi juga pengantaran ke sekolah-sekolah.

"Kami juga memperpendek pengiriman yang harus lebih cepat dan ketat. Kemudian, sesampainya di sekolah pun harus lebih cepat didistribusikan. Jadi, harus dikirimkan tepat waktu dan menjelang memang mereka waktunya makan. Dan ketika sudah sampai juga kalau bisa tidak ada penundaan," ujar Dadan.

Selain itu, sebelum menyajikan MBG, petugas SPPG dan pihak sekolah juga diwajibkan melakukan uji kualitas makanan.

"Kemudian, jauh lebih penting juga adalah uji organoleptik. Jadi, ketika mau dibagikan itu harus dibuka beberapa untuk dicium, dilihat. Kemudian kalau bisa mungkin dicoba apakah masih bagus atau tidak. Jadi kalau sudah tidak bagus ya harusnya dibatalkan dibagikan," kata Dadan.