Menaker: Perusahaan Wajib Bayar THR Secara Penuh, Tidak Dicicil

06 Mar 2026, 11:43 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Menaker: Perusahaan Wajib Bayar THR Secara Penuh, Tidak Dicicil

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (IDN Times/Pitoko)

Intinya Sih

Menaker Yassierli menegaskan perusahaan wajib membayar THR Keagamaan 2026 secara penuh, tidak boleh dicicil, sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi pekerja menjelang hari raya.
Pemerintah menerbitkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 yang mengatur pembayaran THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya dan berlaku bagi semua jenis perjanjian kerja.
Kemnaker meminta pembentukan Posko Satgas di daerah untuk konsultasi dan pengaduan, memastikan perusahaan mematuhi aturan pembayaran THR sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2026 secara penuh dan tidak boleh dicicil. Ketentuan itu ditegaskan untuk memastikan hak pekerja/buruh terpenuhi tepat waktu menjelang hari raya keagamaan.

Yassierli menyampaikan, THR Keagamaan bukan sekadar kewajiban tahunan, melainkan bagian dari penghormatan atas kontribusi pekerja/buruh yang menopang produktivitas dan roda ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan diminta tidak mengubah THR menjadi skema pembayaran bertahap yang berpotensi mengurangi daya manfaat THR bagi keluarga pekerja.

“Untuk itu, Kami kembali menekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh perusahaan secara penuh dan tidak boleh dicicil,” ujar Yassierli, dikutip Jumat (6/3/2026).

1. Penerbitan surat edaran

ilustrasi THR (IDN Times/Ita Malau)

Guna memastikan pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan Tahun 2026 berjalan tertib, Yassierli menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

SE tersebut ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk diperkuat pengawasan pelaksanaannya sampai tingkat kabupaten/kota.

Dalam SE itu, THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih. THR juga berlaku bagi pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Yassierli pun menegaskan, THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

"Pemerintah juga mengimbau perusahaan membayarkan THR lebih awal dari batas waktu tersebut untuk menjaga ketenangan pekerja/buruh dan kepastian perencanaan kebutuhan keluarga jelang hari raya," kata Yassierli.

2. Besaran THR

ilustrasi THR (IDN Times/Ita Malau)

Adapun besaran THR Keagamaan ditetapkan seperti berikut, yakni bagi pekerja/buruh yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, THR diberikan sebesar satu bulan upah.

Sementara bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan masa kerja/12 x 1 (satu) bulan upah.

Bagi pekerja/buruh harian lepas, perhitungan satu bulan upah dilakukan berdasarkan rata-rata upah, yakni untuk masa kerja 12 bulan atau lebih, dihitung dari rata-rata upah 12 bulan terakhir sebelum hari raya, sedangkan untuk masa kerja kurang dari 12 bulan, dihitung dari rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, satu bulan upah dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir.

"Apabila perusahaan memiliki ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang menetapkan nilai THR lebih besar dari ketentuan umum, maka THR dibayarkan mengikuti ketentuan yang lebih menguntungkan pekerja/buruh," tutur Yassierli.

3. Pembentukan Posko Satgas

Posko THR Disperinaker Kota Surabaya. (Dok. Diskominfo Kota Surabaya)

Untuk memperkuat layanan konsultasi dan pengaduan, Kemnaker meminta pemerintah daerah membentuk Posko Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan Tahun 2026 yang terintegrasi melalui layanan Posko THR Kemnaker.

“Kami juga meminta para gubernur mengupayakan agar perusahaan di wilayah masing-masing membayar THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Yassierli.