Mengejar Penerimaan Negara yang Lebih Besar dari Freeport

22 Des 2018, 17:17 WIB

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Jakarta, IDN Times - Pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) membayar lunas untuk divestasi kepemilikan 51,23 persen saham di PT Freeport Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan berupaya menjamin penerimaan negara dari PT FI menjadi lebih besar setelah proses divestasi ini rampung.

"Penerimaan dari sisi perpajakan dan penerimaan bukan pajak lebih besar untuk negara, dengan berapapun nilai dari harga tembaga dan emas," kata Sri Mulyani, seperti dikutip dari situs Antara, Sabtu (22/12).

1. Penerimaan negara dari PT FI harus lebih besar

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Sri Mulyani menjelaskan bahwa keseluruhan komponen penerimaan pajak dan bukan pajak akan menggunakan Pasal 169 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu penerimaan negara harus lebih besar.

"Dengan perubahan harga, kalau dijumlahkan seluruh penerimaan kita, baik dalam bentuk pajak penghasilan (PPh) badan, PPh perseorangan, pajak pertambahan nilai (PPN), PBB, pajak air dan tanah, royalti, itu semuanya akan masuk dalam komponen yang secara total lebih banyak," kata dia.

2. Menkeu jelaskan pajak PT FI

. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Pemerintah menggunakan sistem pajak nail down atau persentase setiap komponen pajak bersifat tetap untuk menghitung penerimaan negara dari tambang PT FI.

"Komponennya bisa berbeda-beda. Untuk masing-masing komponen di dalam PPh, kami menggunakan PPh yang sekarang. Berarti mereka mendapatkan pajak korporasi 25 persen, itu lebih kecil dari yang di kontrak karya yang 35 persen namun di-nail down, jadi kalau ada perubahan UU PPh mereka tetap bayar 25 persen," ujar dia.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa untuk komponen PPN, skema yang digunakan juga nail down sehingga tidak terpengaruh apabila ada perubahan.

"Karena ini memberikan kepastian mereka untuk tetap memberikan kewajiban penerimaan. Royalti juga menggunakan yang sekarang ini ditetapkan, sehingga mereka akan membayar sesuai tarif sekarang, kalau nanti ada perubahan tarif royalti, tetap ada nail down," kata dia.

3. Skema pajak memberi kepastian pada PT FI, sekaligus menjamin penerimaan negara yang lebih besar

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Untuk pajak daerah, Sri Mulyani menyebutkan bahwa perda mengenai komponen-komponen pajak daerah juga segera dikeluarkan. Ia menjelaskan bahwa skema semacam itu mampu memberikan kepastian dalam hal penerimaan kepada negara.

"Karena kami harus menghitung berdasarkan Pasal 169 UU Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menjamin kita mendapatkan pendapatan lebih tinggi, dan untuk Freeport mereka bisa bekerja dengan kepastian kewajiban apa yang mereka harus bayarkan kepada kita," kata Sri Mulyani.

4. Inalum membayar US$3,85 miliar untuk memiliki 51,23 persen PT FI

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Diberitakan sebelumnya, Inalum menebus 51,23 persen saham PT FI dengan harga US$3,85 miliar atau sekitar Rp56,1 triliun. Hal itu diumumkan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Jumat (21/12).

"Sebesar 51,2 persen saham (Freeport) sudah beralih ke PT Inalum dan sudah dibayar lunas," ujar Presiden Jokowi hari ini, Jumat (21/12) di Istana Negara.