Mengenal Apa Itu Pengawasan Berlapis dan Contohnya

10 Jun 2025, 23:00 WIB

ilustrasi bekerja (unsplash.com/agefis)

Pada dasarnya, menerapkan pengawasan merupakan suatu keharusan bagi lembaga atau perusahaan demi berjalannya kegiatan dan kebijakan yang berlaku. Perusahaan atau instansi tentu memiliki beragam jenis kegiatan dengan tingkat kepentingan yang berbeda, baik yang berlangsung di lingkup internal maupun eksternal bersama para stakeholder.

Untuk hal-hal yang sifatnya darurat, penting, dan rahasia, pelaksanaannya tidak bisa sembarangan dan sering kali membutuhkan pengawasan berlapis. Berbeda dengan pengawasan biasa, jenis pengawasan satu ini melibatkan berbagai pihak yang ditunjuk dan memiliki kewenangan khusus.

Praktik pengawasan berlapis tidak sebatas pada lingkup lembaga keuangan atau tech company, melainkan juga diterapkan pada instansi lain seperti pendidikan.

Untuk memahami lebih lanjut tentang pengawasan berlapis, simak artikel ini sampai habis, ya.

1. Pengertian pengawasan berlapis

ilustrasi mengawasi anak buah (pexels.com/Kindel Media)

Mengutip buku Penataan Kebijakan Keamanan Nasional, pengawasan berlapis atau multilayered oversight merupakan sistem pengawasan konsentrik atau terpusat yang dijalankan oleh berbagai instansi atau dinas secara berurutan. Pengawasan yang dilakukan oleh sebuah instansi pertama menjadi cakupan pengawasan instansi berikutnya.

Sehingga, prosedur perolehan informasi dan persetujuan melalui tahapan tertentu, serta melibatkan lebih dari dua pihak. Jenis pengawasan ini merupakan pengawasan yang ideal bagi intelijen dan kondisi empirik di Indonesia. Supaya penyelenggaraan praktik politik hingga ekonomi, baik dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri dapat berjalan aman.

2. Pentingnya pengawasan berlapis

Ilustrasi perusahaan (Unsplash.com/Damir Kopezhanov)

Pengawasan berlapis penting dilaksanakan untuk meningkatkan dan menjamin akuntabilitas hukum, politik, dan keuangan. Beberapa tujuan pengawasan berlapis adalah sebagai berikut.

Memastikan bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai prosedur dan kebijakan yang ada.
Memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sudah didokumentasikan dengan tepat dalam pencatatan, pembukuan, dan pengadministrasian.
Memastikan bahwa tugas tidak melampaui batasan wewenang.

Setidaknya ada empat lapisan pengawasan yang dijalankan dalam pengawasan berlapis, yaitu pengawasan yang melekat dalam instansi keamanan nasional, pengawasan eksekutif, pengawasan parlemen, dan pengawasan dari masyarakat sipil.

3. Contoh pengawasan berlapis

ilustrasi kerja sama tim (unsplash.com/Annie Spratt)

Contoh praktik pengawasan berlapis dapat ditemukan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan tata kelola keuangan desa. Secara garis besar, keuangan desa dituangkan dalam APDES tahun anggaran berjalan.

Dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, tidak hanya didokumentasikan dan dievaluasi oleh perangkat desa. Melainkan turut melibatkan perangkat di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, hingga media massa pada waktu tertentu secara terjadwal.

Selain itu, panitia lokal penyelenggaraan ujian masuk bersama perguruan tinggi juga menerapkan pengawasan berlapis demi ketertiban dan untuk menghindari aksi kecurangan. Biasanya pengawasan berjalan di lingkup keamanan siber dan ruangan ujian.

Itulah penjelasan tentang pengawasan berlapis dan contohnya. Pengawasan jenis ini melibatkan pihak-pihak berintegritas dan memiliki wewenang untuk melaksanakan fungsi monitoring.