Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan bergerak lebih cepat, mencapai 5,2 persen pada 2025.
Pemerintah menempatkan dana Rp200 triliun di perbankan untuk disalurkan sebagai kredit guna meningkatkan likuiditas pasar keuangan dan mendorong sektor riil.
Akselerasi belanja di Kementerian dan Lembaga akan digenjot dengan memberikan pendampingan khusus kepada kementerian baru yang masih mengalami kendala dalam penyerapan anggaran belanja.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 bisa mencapai 5,2 persen. Kondisi itu bisa terjadi, menurut Purbaya, andai ada akselerasi di kuartal keempat 2025.
"Seandainya pada kuartal IV-2025 nanti pertumbuhan lebih cepat, saya yakin itu akan menjadi tanda ekonomi kita sudah melewati titik terendah," ujar Purbaya di Gedung DPR, Kamis (11/9/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 hanya 4,87 persen. Namun, pada kuartal II-2025 terjadi pemulihan dengan capaian 5,12 persen.
"Ke depan akan bergerak lebih cepat lagi. Itu yang paling penting," kata Purbaya.
Saat ini, pemerintah akan menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di perbankan untuk kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas di pasar keuangan sekaligus mendorong bergeraknya sektor riil, sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Bila kebijakan ini berjalan optimal, pemerintah siap melanjutkan dengan langkah tambahan.
"Itu dulu. Kita pastikan sektor swasta bergerak. Nanti, kami lihat lagi kebutuhan berikutnya," tutur Purbaya.
Purbaya menekankan program ini akan mendorong mekanisme pasar. Sebab, bank akan berusaha menyalurkan dana pemerintah dalam bentuk kredit. Sebaliknya, jika hanya disimpan di bank, akan timbul beban bunga yang merugikan mereka.
Tak hahya memberikan suntikan ke perbankan, Purbaya akan menggenjot akselerasi belanja di Kementerian dan Lembaga dengan memberikan pendampingan khusus kepada beberapa kementerian baru yang masih mengalami kendala dalam penyerapan anggaran belanja.
"Mengingat ada beberapa kementerian baru yang mungkin sebagian besar stafnya masih belum terbiasa dengan mekanisme pengelolaan anggaran, kami akan memberikan dukungan penuh agar proses ini berjalan lebih lancar," ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, langkah awal yang akan dilakukan adalah mengirimkan staf dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membantu kementerian-kementerian tersebut dalam hal administrasi dan proses surat-menyurat yang diperlukan.
"Jika pendampingan awal ini belum berhasil, kami akan terus mendampingi secara intensif," ujarnya.