Menperin Klaim Sektor Baja Turunkan Impor hingga 35 Persen

16 Agu 2021, 22:10 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim kementeriannya berhasil mengendalikan impor baja sebesar 35 persen pada tahun lalu. Ia mengatakan impor baja cukup terkendali secara suplai dan permintaan.

"Kami di sektor baja berhasil turunkan impor 35 persen tahun lalu, dengan smart supply-demand. Dengan perlindungan ini produksi baja di dalam negeri meningkat," klaim Agus dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun 2022 secara virtual, Senin (16/8/2021).

1. Langkah pemerintah bisa tekan impor baja

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita saat meresmikan pabrik daur ulang plastik di Pasuruan secara virtual. Dok. Istimewa.

Agus memaparkan langkah yang dilakukan kementeriannya sehingga bisa menekan impor sektor baja hingga 35 persen. Menurut Agus, Kementerian Perindustrian tidak hanya mengatur atau mengurus sektor hulu di sebuah industri tapi juga mengharmonisasikan sektor hulu.

"Kami juga harmonisasikan intermediate serta hilir sehingga bisa saling dukung khusus berkaitan bahan baku," katanya.

2. Dampak penurunan impor baja buat Indonesia

Ilustrasi ekspor impor (IDN Times/Arief Rahmat)

Agus mengatakan turunnya impor baja membuat utilisasi industri baja nasional mengalami kenaikan. Katanya, utilisasi rata-rata industri baja nasional pada 2020 mencapai lebih dari 80 persen, meningkat dari kisaran 60 persen pada tahun sebelumnya.

Selain itu pemerintah Indonesia juga mendapat surplus hingga 2,7 miliar dolar AS dari penurunan impor baja ini.

"Ekspor baja semester pertama tahun ini 9,4 miliar dolar AS, impor bajanya 6,7 miliar dolar AS. Sehingga ada surplus 2,7 miliar dolar AS," ujar Agus.

3. Janji Agus bina sektor baja dan langkah yang dilakukan

Default Image IDN

Agus mengatakan sektor baja merupakan sektor penting yang akan terus dibina. Beberapa langkah ke depan Kemenperin adalah dengan melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga lain untuk memperketat komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) seperti infrastruktur. Selain itu juga dengan mendorong hilirisasi dari SDA, dan insentif-insentif untuk mendukung produktivitas.

"Kami di Kemenperin juga telah terbitkan SNI wajib di baja. 28 SNI wajib sehingga ini bisa memberikan perlindungan ke industri baja nasional dan keselamatan di pasar dan market," katanya.