Menteri Bahlil: Harga BBM Mahal Biasa di Papua, Rakyatnya Gak Ribut

12 Agu 2022, 17:05 WIB

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia saat ditemui awak media di kantornya, Senin (25/4/2022). (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa rakyat di Papua tidak pernah mengeluhkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang begitu tinggi.

Hal tersebut berbeda dengan rakyat di Jakarta yang selalu meributkan kenaikan harga BBM walaupun nominalnya kecil.

"Kalau di Papua itu biasa harga minyak tinggi. Kalau di Papua harga Rp19 ribu gak pernah ribut-ribut, tapi kalau di sini naik Rp1.000-Rp2.000 sudah ribut orang," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Gedung BKPM, Jakarta, Jumat (12/8/2022).

1. Harga BBM naik tak jadi masalah di Papua

Ilustrasi pengisian BBM di SPBU Pertamina. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Bahlil pun bercerita pengalamannya ketika masih jadi pengusaha beberapa waktu lalu. Berdasarkan pengalamannya sebagai pengusaha dulu, naiknya harga BBM tidak menjadi masalah di Papua asalkan produk BBM itu tidak langka.

"Di Papua, harga minyak naik waktu dulu saya jadi pengusaha biasa-biasa aja, yang penting barang ada," ujar Bahlil.

2. Bahlil minta rakyat bersiap harga BBM akan naik

Ilustrasi pengisian BBM di SPBU Pertamina. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Perbedaan respons terkait harga BBM itu disampaikan Bahlil dalam konteks kemungkinan adanya kenaikan harga BBM imbas dari terus naiknya harga minyak global. Kenaikan harga tersebut dianggap bisa menjadi solusi agar subsidi BBM tidak terus membengkak dan membebani APBN.

"Sampaikan kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," kata Bahlil.

3. Anggaran subsidi BBM bisa tembus Rp600 triliun

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Kenaikan harga BBM mungkin terjadi mengingat anggaran untuk subsidi di dalam APBN terlampau besar. Mantan Ketua HIPMI tersebut mengungkapkan, anggaran yang pemerintah siapkan untuk mensubsidi harga BBM bisa mencapai Rp600 triliun.

"Kalau harga minyak per barel 105 dolar AS, kemudian dengan asumsi kurs dolar di dalam APBN itu Rp14.500, tapi skrg rata-rata di Rp14.750 dan kuota kita dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter, maka terjadi pertambahan subsidi, hitung-hitungan kami, belum final ya ini bisa Rp500 sampai Rp600 triliun," tutur Bahlil.

Adapun harga minyak yang dipatok di dalam APBN berkisar antara 63 dolar hingga 70 dolar AS per barel. Namun, harga tersebut kini sudah melambung jauh dengan rata-rata dari Januari hingga Juni sebesar 105 dolar AS per barel.

4. APBN diragukan kuat menahan subsidi

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Atas kondisi tersebut, Bahlil pun ragu APBN bisa terus kuat menahan subsidi BBM yang terlalu besar itu. Maka dari itu, kenaikan harga BBM bisa jadi langkah yang diambil pemerintah dalam waktu dekat ini.

"Sampai kapan APBN kita akan kuat menghadapi subsisidi yang begitu tinggi? Karena Rp500-600 triliun ini sama dengan 25 persen total pendapatan APBN kita dan ini menurut saya agak gak sehat," ucap Bahlil.