Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri akan dilanjutkan.
“Terus. (HGBT) terus jalan,” ujar Arifin ketika ditemui di Tangerang, Banten, Selasa, dilansir ANTARA.
Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung terkait keberlanjutan kebijakan HGBT yang akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Aturan tentang HGBT diatur berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.
Arifin belum mengungkapkan hingga kapan HGBT akan diperpanjang, serta kapan peraturan terbarunya akan diterbitkan.
Arifin juga belum bisa memastikan apakah pemerintah akan melakukan perluasan kelompok industri penerima HGBT, sebagaimana yang diharapkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Saat ini, terdapat tujuh kelompok industri penerima HGBT, antara lain industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.
“Kalau kami sekarang bertahan dengan apa yang alokasinya sudah dulu, kan ini berlaku sampai 2024. Ke depan, nanti tergantung temuan gas baru. Kalau temuan gas baru banyak (kelompok industri diperluas),” ujar Arifin.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berulang kali mendorong perluasan kelompok industri penerima HGBT. Menurut dia, perluasan kelompok industri penerima HGBT dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Dari tujuh sektor industri penerima HGBT antara lain industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, serta sarung tangan karet, berhasil meningkatkan nilai tambah ekspor di 2021–2023 sebesar Rp84,98 triliun, dengan nilai ekspor terbesar diraih oleh sektor oleokimia sebesar Rp48,49 triliun.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan perlu evaluasi lebih lanjut soal usulan perluasan program harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk diberikan ke semua sektor industri.
Tutuka Ariadji, ketika masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, mengatakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti cadangan gas bumi dan juga penerimaan negara.
Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa Kementerian ESDM untuk saat ini belum bisa memaparkan lebih lanjut soal rencana perluasan HGBT tersebut. Apalagi, kata dia, hal tersebut juga berkaitan dengan sumber gas bumi di tanah air.