Menteri Investasi Bahlil Ngaku Pemerintah Belum Berpihak ke UMKM

14 Jun 2021, 15:53 WIB

Menteri Investasi (IDN Times / Auriga Agustina)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui bahwa pemerintah belum berpihak kepada UMKM, khususnya dari perbankan. Hal itu karena kebanyakan dari UMKM yang ada masih berada dalam sektor informal sehingga tidak memenuhi syarat mendapatkan pinjaman dari perbankan.

"Apa problem UMKM? Selain kreativitas, maka harus kita akui keberpihakan kita khususnya perbakan dan pemerintah ke UMKM belum maksimal," kata Bahlil dalam diskusi UMKM Indonesia Menuju Pasar Global, Senin (14/6/2021).

1. Kredit bagi UMKM masih rendah

Ilustrasi UMKM (IDN Times/Dhana Kencana)

Eks Ketua HIPMI ini mencontohkan bahwa pada 2019 akhir penyaluran kredit bagi UMKM hanya 18,3 persen atau Rp1.127 triliun. Padahal pemerintah mempunyai alokasi kredit sebesar Rp6.000 triliun.

"Total kredit yang ada di negara kita Rp6.000 triliun, Rp300 triliun kredit untuk investasi di luar negeri, dalam negeri Rp5.700 triliun," papar Bahlil.

2. Undang-Undang Cipta Kerja beri UMKM karpet merah

Ilustrasi Undang-Undang (IDN Times/Arief Rahmat)

Masalah rendahnya penyaluran kredit itu terjadi karena kebanyakan UMKM masih berstatus informal. Untuk itu, kata Bahlil, pemerintah membuat Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law sebagai karpet merah bagi UMKM.

"Dengan UU Ciptaker, UMKM diberikan karpet merah secara total. Misal NIB 3 jam udah dapat, seritikat halal gratis, prosedural dipangkas," katanya.

3. UMKM bisa berkembang jika penyaluran kredit bertambah

Ilustrasi kredit (IDN Times/Istimewa)

Bahlil memaparkan, ada 54.613.000 UMKM di Indonesia. Menurutnya sehebat apapun desainer dan kreativitas UMKM tapi jika tidak ditopang afirmatif anggaran yang cukup untuk pembiayaan, maka tidak akan maksimal dan tidak bisa bersaing di luar negeri.

"Kita punya target 18,2 persen kredit lending untuk UMKM. Kalau naik jadi 30-35 persen, artinya kekuatan mereka akan kuat," ujarnya.