Merana Imbas Tarif Trump, Ini Permintaan Industri Tekstil ke Prabowo

09 Apr 2025, 12:41 WIB

Trio Hamdani

Para pekerja di industri garmen PT Sandang Asia Maju Abadi di Kota Semarang. (dok. Sandang Asia)

Intinya sih...

Kebijakan tarif AS dampak langsung industri TPT Indonesia.
Jemmy usulkan peningkatan impor kapas dari AS sebagai langkah mitigasi.
Perlindungan pasar domestik perlu diperkuat, regulasi anti-dumping dan pendidikan jadi sorotan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah berdampak langsung terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyampaikan dalam dua hari setelah pengumuman kebijakan tersebut, sejumlah anggota API menerima permintaan dari beberapa merek (brand) untuk menunda produksi dan pengiriman, serta permintaan diskon sebesar 15 persen.

"Anggota kami menerima email dan surat dari brand yang meminta hold produksi dan pengiriman dan adanya juga permintaan diskon 15 persen," kata dia dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto dikutip Rabu (9/4/2024).

Dia juga mengingatkan industri perlu bersiap menghadapi potensi penurunan permintaan secara drastis dari pasar AS, yang diperkirakan mencapai 30 persen.

Untuk itu, Jemmy menilai pentingnya langkah mitigasi terhadap dampak kelebihan pasokan dan potensi likuidasi barang yang dibatalkan, guna mencegah dampak lanjutan yang lebih merugikan bagi sektor industri TPT.

1. Peningkatan impor kapas dari AS jadi peluang negosiasi

Inin Nastain IDN Times/ Kapas bahan Tenun Gadod

Jemmy mengusulkan peningkatan impor kapas dari AS sebagai langkah mitigasi terhadap kebijakan tarif yang diterapkan negara tersebut. Dia menyarankan agar porsi impor kapas dari AS ditingkatkan.

"Opsi yang menjanjikan adalah menawarkan peningkatan pembelian kapas dari Amerika Serikat yang saat ini hanya 17 persen dari total pembelian kapas Indonesia menjadi 50 persen," jelasnya.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang negosiasi untuk memperoleh keringanan tarif ekspor ke AS, dengan persyaratan pakaian jadi yang diekspor memiliki nilai minimum 20 persen, sesuai dengan perintah eksekutif Presiden Trump.

"Jika ini berhasil dinegosiasi tarif yang diberlakukan sebesar 32 persen dapat diturunkan ke tingkat yang lebih manageable," ujarnya.

2. Pelaku industri wanti-wanti gempuran tekstil negara negeri

Aktivitas Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri (IDN Times/Putra Gema Pamungkas)

Jemmy menilai perlindungan pasar domestik perlu segera diperkuat guna mengantisipasi potensi limpahan barang hasil dumping dari negara yang terdampak kebijakan tarif Amerika Serikat.

Dia menekankan pentingnya penyempurnaan regulasi yang dinilai masih memiliki celah, termasuk mengembalikan pemberlakuan aturan label berbahasa Indonesia dan kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) di titik perbatasan.

Kebijakan tersebut sebelumnya pernah diterapkan pada 2014 dan dinilai efektif dalam mencegah masuknya produk impor yang tidak sesuai standar, serta melindungi industri dalam negeri dari potensi barang ilegal dan tuduhan transhipment.

Jemmy juga menyampaikan permohonan dukungan kepada Presiden terkait percepatan revisi peraturan pemerintah mengenai tindakan pengamanan anti-dumping dan perlindungan perdagangan dalam negeri yang saat ini sedang dibahas lintas kementerian.

"Regulasi yang kuat dan efektif di bidang ini sangat penting untuk menciptakan persaingan yang sehat dan mencegah praktik perdagangan yang tidak adil," ujarnya.

3. Asosiasi sebut industri tekstil bisa hentikan siklus kemiskinan

Para pekerja di industri garmen PT Sandang Asia Maju Abadi di Kota Semarang. (dok. Sandang Asia)

Jemmy menyoroti rendahnya rata-rata lama sekolah di Indonesia yang berkisar 8,9 tahun sebagai salah satu isu fundamental yang memengaruhi daya saing industri nasional.

Dia menjelaskan struktur angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar, dengan 35 persen lulusan SD dan ke bawah, 18,5 persen lulusan SMP, dan 35,9 persen lulusan SMA/SMK.

Kondisi tersebut dinilai turut berkontribusi pada berbagai persoalan sosial seperti pernikahan dini, perceraian, serta anak terlantar, yang berpotensi memperkuat siklus kemiskinan.

Dalam pandangannya, industri TPT yang bersifat padat karya memiliki potensi untuk membantu memutus siklus tersebut. Di berbagai negara, sektor tersebut terbukti mampu menyediakan peluang kerja bagi lulusan SMA bahkan SMP.

"Oleh karena itu kami mendorong pemerintah dan industri untuk bersama-sama menyusun roadmap yang jelas dan terukur untuk memanfaatkan potensi ini secara maksimal sehingga Indonesia dapat keluar dari middle trap income," tambahnya.