Minta Impor Laptop dan Software Disetop, Luhut: Sudah, Cukuplah Itu!

23 Jul 2021, 09:41 WIB

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan medorong Indonesia tidak perlu lagi impor di bidang industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Menurutnya, pemerintah akan berkomitmen untuk membangun industri TIK.

Selama ini, menurut Luhut, masih banyak pihak yang mengambil untung dengan melakukan impor TIK.

"Masih ada mental-mental yang enggak jelas yang masih ingin melihat produk-produk luar negeri. Sudah cukuplah itu. Tentu juga tidak 100 persen kita penuhi kebutuhan kita tapi janganlah persentasenya rendah sekali itu buatan dalam negeri," ujar Luhut dikutip dari ANTARA, Kamis (22/7/2021).

1. Menggenjot kemampuan dalam negeri

Produk-produk yang dipamerkan di Pop Up Store vol 2 (IDN Times/Indah Permata Sari)

Pada kondisi pandemik COVID-19 saat ini, kata Luhut, Indonesia banyak bergantung pada negara lain dan membuatnya sadar agar Indonesia bisa menggenjot kemampuan dalam negeri. Oleh karena itu, menurutnya Indonesia akan mengembangkan produk-produk dalam negeri agar bisa memproduksi sendiri dan tidak perlu impor.

"Jadi makin banyak kita kembangkan produk-produk dalam negeri di bidang teknologi informasi, misal bikin server, software, pada akhirnya nanti kita produksi sendiri saja. Jadi tidak perlu mesti impor-impor lagi," jelas Luhut.

2. Akan memproduksi tablet dan laptop baru buatan dalam negeri

Ilustrasi laptop, IDN Times/Helmi Shemi

Untuk mendukung hal tersebut, Luhut menyebut bahwa saat ini ITB, ITS dan UGM telah bekerja sama dengan industri TIK dalam negeri membentuk konsorsium untuk memproduksi tablet dan laptop "Merah Putih" dengan merek Dikti Edu.

"Saya kira zamannya Menteri Nadiem (Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi) elok kalau ini sudah mulai diluncurkan," kata Luhut.

3. Sediakan fasilitasi sertifikasi TKDN gratis

Dok. IDN Times/IStimewa

Luhut menegaskan industri wajib melakukan offset agreement untuk meningkatkan riset dan pengembangan dengan mengikutsertakan vokasi dan pendidikan tinggi yang dituangkan dalam kontrak pemesanan.

Untuk itu, pemerintah menyediakan fasilitas sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara gratis menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk produk dengan produksi nilai TKDN di atas 25 persen, dengan maksimal 8 jenis produk per industri sebesar Rp 112 miliar.

"Kita semua harus bangga atas peralatan TIK yang diproduksi oleh anak bangsa. Kita harus menjadi penggerak kemajuan negeri kita sendiri," kata Luhut.