7 Negara Asia yang Alami Krisis BBM Imbas Konflik Global

Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah mengambil langkah tegas dengan mendeklarasikan status darurat energi nasional yang berlaku selama satu tahun penuh. Kebijakan ini diambil sebagai respons langsung atas terganggunya rantai pasok minyak mentah dan gas yang biasanya melewati jalur Selat Hormuz.

Adapun pemerintah Filipina kini memiliki wewenang khusus untuk melakukan pengadaan bahan bakar secara darurat demi memastikan stok dalam negeri tidak benar-benar kosong. Bahkan, otoritas setempat sempat mewacanakan penghentian sementara operasional penerbangan komersial jika situasi pasokan avtur terus memburuk.

Sektor transportasi udara menjadi yang paling terpukul di Vietnam, di mana maskapai nasional Vietnam Airlines harus memangkas puluhan jadwal penerbangan domestik setiap minggunya. Lonjakan harga bahan bakar pesawat yang tidak terkendali membuat biaya operasional membengkak, memaksa perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran.

Tak hanya di udara, harga solar di darat pun meroket hingga 105%, yang berdampak pada kenaikan biaya logistik barang pokok secara nasional. Pemerintah Vietnam kini mengandalkan Dana Stabilisasi Harga Bahan Bakar untuk meredam guncangan pasar agar daya beli masyarakat tidak hancur seketika.

Negeri Gajah Putih ini mulai merasakan dampak kelangkaan di pusat-pusat mobilitas, salah satunya adalah lumpuhnya sebagian layanan taksi di Bandara Suvarnabhumi. Banyak pengemudi taksi, terutama yang menggunakan kendaraan jenis SUV dan van, memilih berhenti beroperasi karena takut kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan jauh.

Selain itu, ketidakpastian pasokan di SPBU membuat para pekerja sektor transportasi ini merasa tidak aman untuk mengambil rute luar kota. Pemerintah Thailand pun akhirnya mengeluarkan imbauan penghematan energi secara masif di gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan.

Harga solar di Kamboja mencatatkan kenaikan fantastis sebesar 68% dalam waktu singkat. Hal ini memicu lebih dari 400 SPBU di seluruh penjuru negeri terpaksa gulung tikar karena tak lagi sanggup menanggung biaya operasional dan harga tebus pasokan yang selangit.

Akibatnya, antrean kendaraan, khususnya tuk-tuk yang menjadi transportasi andalan warga, mengular panjang di stasiun pengisian yang masih bertahan buka. Tak jarang warga harus rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan beberapa liter bahan bakar. Fenomena ini tentunya sudah mulai mengganggu aktivitas ekonomi harian karena mobilitas barang dan jasa menjadi terhambat secara signifikan.

Situasi di Myanmar mungkin menjadi salah satu yang paling memprihatinkan karena krisis energi telah merembet ke sektor ketahanan pangan. Pasalnya, BBM menjadi kebutuhan vital dalam mengoperasikan alat pertanian seperti traktor.

Para petani dilaporkan harus mengantre dan bahkan menginap di SPBU hingga dua hari hanya untuk mendapatkan jatah solar bagi traktor mereka. Bahkan, ada banyak warga yang sudah berdiri di depan gerbang SPBU sejak pukul 03.00 pagi demi mendapatkan beberapa liter bensin untuk kebutuhan harian mereka.

Jika warga Myanmar terus menghadapi kondisi kekurangan bahan bakar, proses pengolahan lahan pertanian terancam mandeg total, yang berisiko memicu krisis pangan di masa depan.

Pemerintah Bangladesh mengambil kebijakan yang sangat tidak biasa dengan mempercepat libur nasional dan menutup seluruh institusi pendidikan lebih awal.

Langkah ini dilakukan secara sengaja untuk menekan konsumsi listrik dan bahan bakar yang selama ini terserap besar oleh sektor pendidikan. Selain itu, kebijakan "WFH" dan belajar dari rumah kembali diterapkan bukan karena pandemi, melainkan karena keterbatasan energi untuk operasional gedung.

Dengan meliburkan sekolah dan universitas, beban beban energi nasional diharapkan dapat berkurang secara signifikan di tengah krisis yang kian mencekik.

Sri Lanka menerapkan sistem penjatahan BBM yang sangat ketat melalui kuota mingguan bagi setiap pemilik kendaraan. Sepeda motor hanya diizinkan membeli 8 liter bensin per minggu, sementara mobil pribadi dijatah 25 liter.

Selain pembatasan fisik, pemerintah juga menetapkan hari libur tambahan setiap Rabu bagi instansi pemerintah guna mengurangi mobilitas warga.

Ketergantungan Sri Lanka terhadap impor yang mencapai 60% dari total kebutuhan energi membuat negara ini sangat rentan terhadap gangguan di Selat Hormuz, terutama karena kapasitas penyimpanan cadangan nasional mereka yang sangat terbatas.

Fenomena negara-negara Asia yang mengalami krisis BBM di atas menjadi pengingat bagi Indonesia untuk tetap waspada dan bijak dalam mengonsumsi energi. Meski pemerintah menjamin pasokan domestik masih dalam batas aman, gejolak harga minyak dunia tetap berpotensi memberikan tekanan pada anggaran subsidi energi nasional.