Jakarta, IDN Times - Ombudsman RI menyebut ratusan ribu ton beras di gudang Bulog berpotensi turun mutu. Hal itu membuat negara berpotensi mengalami kerugian mencapai Rp1,25 triliun.
"Beras turun mutu, salah siapa? Ada 300-400 ribu ton di gudang Bulog berpotensi turun mutu. Kalau setengahnya gak layak konsumen maka potensi kerugian Rp1,25 triliun," kata Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, Rabu (24/3/2021).
Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh Ombudsman RI, stok beras milik Perum Bulog per tanggal 14 Maret 2021 mencapai angka 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.
Dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, terdapat stok beras yang berpotensi turun mutu sebesar 400 ribu ton, kemudian dari pengadaan dalam negeri selama periode 2018 - 2019, dan importasi di 2018.
"Sehingga, stok beras yang layak konsumsi kurang dari 500 ribu ton, atau sekitar 20 persen dari kebutuhan beras rata rata tiap bulan sebesar 2,5 juta ton," ucap Yeka.
Ombudsman menemukan adanya potensi maladministrasi dalam manajemen stok beras akibat kebijakan yang tidak terintegrasi dari hulu-hilir. Termasuk di dalamnya terkait pelaksanaan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT).
Untuk itu Ombudsman akan melaksanakan inisiatif atas prakarasa sendiri untuk pencegahan terjadinya maladministrasi dalam tata kelola kebijakan importasi dan stok beras.
“Dalam seminggu ke depan, kami akan mengumpulkan berbagai informasi dari institusi terkait, dan selanjutnya akan mendalaminya ke lapangan untuk memperkuat data-data yang ada,” tutur Yeka.
Ombudsman juga menemukan adanya potensi maladministrasi dalam rencana impor beras sebanyak satu juta ton oleh pemerintah. Yeka menyatakan bahwa mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi dan stok beras tidak bermasalah sehingga keputusan impor beras tersebut tidak berdasar.
"Ada potensi maladministrasi terkait mekanisme keputusan impor beras. Jadi terkait mekanisme ini ada potensi maladaministrasi," katanya.
Dengan adanya potensi maladministrasi impor beras tersebut, Ombudsman berjanji akan mendalami bagaimana mekanisme rapat koordinasi terbatas (rakortas) dalam penentuan impor beras ini.