OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Dinamika Global

Mahendra menjelaskan kondisi makroglobal relatif stabil. Aktivitas manufaktur di negara maju masih berada di zona ekspansi, namun pasar tetap berhati-hati memasuki 2026.

Kekhawatiran muncul akibat risiko fiskal dan kenaikan imbal hasil obligasi jangka panjang di negara besar seperti Amerika Serikat dan China.

Kebijakan moneter global yang lebih akomodatif turut melonggarkan kondisi keuangan. Kendati demikian, risiko fiskal dan peningkatan yield jangka panjang membuat pelaku pasar tetap waspada. Situasi Amerika Serikat setelah shutdown 43 hari juga menjadi sorotan.

“Di Amerika Serikat, kondisi ekonomi terlihat beragam setelah penutupan pemerintahan selama 43 hari atau shutdown. Pasar tenaga kerja terpantau termoderasi. Lebih lanjut, The Fed menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point, namun tetap memberikan sinyal hawkish di tengah tekanan fiskal dan meningkatnya yield jangka panjang,” kata Mahendra menegaskan.

OJK menilai perekonomian Indonesia tetap kuat meski dibayangi ketidakpastian global. Pada Kuartal III 2025, ekonomi tumbuh 5,04 persen (yoy) dan PMI manufaktur masih berada di zona ekspansi, menandakan optimisme industri.

Namun, OJK mencermati permintaan domestik yang mulai melemah. Moderasi inflasi inti, menurunnya kepercayaan konsumen, serta perlambatan sektor ritel menjadi indikator yang perlu perhatian.

“Berdasarkan hal tersebut, perlu dicermati perkembangan permintaan domestik yang masih memerlukan dukungan lebih lanjut seiring dengan moderasi inflasi inti, tingkat kepercayaan konsumen, serta tingkat penjualan retail, semen, dan kendaraan,” bebernya.

Sementara itu, di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat tertekan pada akhir kuartal I-2025 akibat sentimen negatif dari perdagangan global. Namun, IHSG mampu pulih berkat kebijakan adaptif dari OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti relaksasi buyback tanpa RUPS, penyesuaian batasan trading halt, dan penerapan asymmetric auto rejection.

“Setelah periode volatilitas tersebut, IHSG menunjukkan resiliensi yang tinggi dan mencatat sejumlah rekor sepanjang 2025, mencerminkan kepercayaan investor yang tetap terjaga,” ujar Mahendra.

Pada akhir November 2025, IHSG ditutup di level 8.508,71, naik 4,22 persen secara bulanan (mtm) dan 20,18 persen sejak awal tahun (ytd). Pada 26 November 2025, IHSG kembali mencetak All-Time High di level 8.602,13, dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp15.711 triliun.

Di pasar modal, IHSG sempat mengalami tekanan pada akhir kuartal I-2025 akibat pelemahan perdagangan global. Namun kondisi berbalik setelah OJK dan BEI mengeluarkan kebijakan adaptif, seperti relaksasi buyback tanpa RUPS, penyesuaian batas trading halt, dan implementasi asymmetric auto rejection.

“Setelah periode volatilitas tersebut, IHSG menunjukkan resiliensi yang tinggi dan mencatat sejumlah rekor sepanjang 2025, mencerminkan kepercayaan investor yang tetap terjaga,” beber Mahendra.

IHSG menutup November 2025 di level 8.508,71 atau naik 4,22 persen (mtm) dan 20,18 persen (ytd). Pada 26 November 2025, IHSG kembali mencetak rekor sepanjang masa di 8.602,13 dengan kapitalisasi pasar menembus Rp15.711 triliun.

Sementara itu, dari sisi intermediasi, pertumbuhan kredit perbankan dan pembiayaan mengalami moderasi dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada segmen-segmen yang terdampak pelambatan sektor riil. Meski demikian, profil risiko perbankan tetap terjaga dengan likuiditas yang memadai.

Pada Oktober 2025, kredit tumbuh 7,36 persen (yoy) menjadi Rp8.220,21 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 11,48 persen (yoy) menjadi Rp9.756,6 triliun. Pertumbuhan premi asuransi khususnya asuransi jiwa lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

“Ketahanan industri jasa keuangan tetap kuat, ditopang oleh permodalan yang solid, kecukupan pencadangan, serta profil risiko yang terkendali,” jelas Mahendra.

Mahendra menegaskan bahwa kondisi ketahanan sektor jasa keuangan saat ini menjadi modal penting untuk ekspansi kinerja ke depan. Pendalaman pasar keuangan, perluasan akses pembiayaan, serta penguatan integritas tata kelola di sektor jasa keuangan akan mendukung hal tersebut.

“OJK senantiasa mengarahkan sektor jasa keuangan untuk berkontribusi optimal terhadap program prioritas pemerintah, dengan memastikan penerapan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik untuk menjaga stabilitas sektor,” pungkas Mahendra.