Omicron Bukti Ketimpangan Vaksinasi COVID-19 di Dunia

Seperti diketahui, kemunculan Omicron pertama kali di benua Afrika atau tepatnya di Afrika Selatan, dan sebagai informasi tingkat vaksinasi di benua dan negara tersebut masih sangat minim.

"Kita ketahui Omicron muncul dari Benua Afrika atau Afrika Selatan yang vaccination rate-nya baru 24 persen dan seluruh Afrika rata-rata baru tujuh persen," ujar Airlangga.

Hal tersebut kemudian menjadi salah satu bagian dari topik yang akan dibawa dan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Presidensi Indonesia.

"Indonesia sudah secara jelas menyampaikan apa yang jadi target outcome pertemuan G20 ini dan kita ketahui, pertemuan ini sudah tiga presidensi dalam situasi pandemik dan Indonesia akan memasuki tahun ketiga dari COVID-19, tentu kita berharap bahwa ada hasil lebih konkret yang keluar dari pertemuan G20 kepemimpinan Indonesia," tutur Airlangga.

Dengan mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger," KTT G20 2022 di bawah kepemimpinan Indonesia diharapkan bisa menjadi ajang kolaborasi global memulihkan ekonomi dunia, dengan penanganan pandemik secara bersama.

Airlangga menilai, pemulihan ekonomi saat ini tergantung dari penanganan pandemik COVID-19 dan bagaimana dunia agar tidak panik menghadapi varian corona baru, Omicron.

"Kolaborasi global diperlukan di mana melalui G20, kita berharap bisa membuat langkah-langkah terobosan dan langkah ini adalah langkah bersama yang lebih kuat dan lebih konkret, karena selama ini kita menangani (pandemik) secara individual masing-masing negara," ucap dia.

Kepemimpinan Indonesia dalam KTT G20 2022, disebut Airlangga, jadi peluang menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia mampu berbuat banyak untuk upaya pemulihan ekonomi global.

Pemerintah, kata Airlangga, melihat bahwa perekonomian dunia harus diselenggarakan dalam tiga sifat yakni inklusif, berdaya tahan, dan berkesinambungan.

"Tadi disampaikan tema kita adalah Recover Together, Recover Stronger atau pulih bersama dan Indonesia mengajak seluruh negara G20 untuk menangani persoalan-persoalan yang tidak hanya di sektor finansial moneter, tetapi juga permasalahan struktural yang bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi, agar perluasan pembangunan ekonomi bersifat inklusif," kata dia.