Jakarta, IDN Times - Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) menegaskan bakal melaporkan organisasi Masyarakat (ormas) bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi di sejumlah kawasan industri ke kepolisian.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, dikutip Jumat (14/2/2025).
Pria yang karib disapa Noel tersebut menambahkan, jika pabrik terganggu dan rencana investasi gagal hanya karena pertimbangan ulah preman, maka bakal menghambat penyerapan tenaga kerja.
“Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” kata dia.
Noel pun mengaku siap bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo guna membicaran solusi terkait persoalan ormas tersebut. Menurut dia, persoalan ormas ini benar-benar terjadi mengingat banyak pihak yang mengeluhkannya sehingga perlu mendapat tindakan dari Polisi.
“Saya akan menemui Kapolri, secara khusus membicararakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respon yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” tutur dia.
Noel juga menegaskan, negara harus hadir di tengah-tengah kawasan industri, yaitu berupa keamanan berinvestasi.
“Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama,” ujarnya.
Sebelumnya, perilaku ormas bergaya preman bermula dari pernyataan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar. Ormas sudah sering kali mengganggu operasional pabrik, melakukan demo dan lain-lain. Laporan kepada aparat keamanan pun sudah tak mempan untuk menghalaunya
Sudah banyak kawasan industri yang menjadi sasaran ormas bergaya preman, seperti di kawasan industri Bekasi, Karawang, Batam hingga wilayah Jawa Timur. Kerugian bukan hanya dialami pabrik yang sudah ada, tapi ratusan triliun rencana investasi batal karena ulah preman.
Pernyataan Sanny itu langsung ditanggapi oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif. Kemenperin ternyata juga sering menerima keluhan yang sama.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin juga mengakui, Pemda Jawa Barat (Jabar) sering menerima keluhan dari para pelaku industri dengan nada yang sama. Bey meminta supaya jangan ada lagi ormas atau preman yang mengganggu operasional pabrik.
Di sisi lain, terkait gagalnya investasi karena faktor perilaku preman, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno meminta agar para calon invstor berdiskusi dengan pihaknya untuk mencari solusi.