OSS Belum 100 Persen, Masih Terkendala Listrik dan Internet

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan saat ini sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) baru berjalan dengan tingkat keberhasilan 83 persen. Sementara itu, 17 persen sisahnya masih dilakukan perbaikan.
"Saya yakin setelah kami tes, tingkat keberhasilan 83 persen dan 17 persen kita masih lakukan penyesuaian," kata Bahlil dalam konferensi pers usai peluncuran OSS, Senin (9/8/2021).
1. Kendala listrik dan internet di beberapa daerah

Meski sudah stabil hingga 83 persen, Bahlil mengakui masih ada kendala berupa listrik dan internet. Dia mengakui masih ada daerah-daerah yang belum terlistriki serta keterbatasan listrik dan jaringan internet yang tersedia.
Untuk mengatasi hal itu, Bahlil mengatakan akan membuat aturan online full dan semi online. Sehingga nantinya daerah yang listriknya cuma 6 jam per hari, akan mengurus perizinan pada saat listirk dinyalakan.
"Tapi kalau daerah yang gak ada listrik kemudian internet gak ada, ini kita lagi merumuskan dengan Indosat agar implmentasi OSS ini bisa berjalan," ujar Bahlil.
2. Penyesuaian konten di kementerian/lembaga

Saat ini, lanjut Bahlil, OSS sudah bisa digunakan di beberapa kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertahanan. Meski begitu ada materi atau konten yang perlu dilakukan penyesuiaan.
"Tinggal konten-kontennya yang butuh penyesuaian seperti tata ruang, materi-materi yang terkait penggodokan internal. Tapi yang lain insyaallah sambil berjalan," ucap Bahlil.
3. Kementerian Investasi dan Indosat siap tanggung jawab jika ada kendala

Bahlil juga mengungkapkan bahwa aplikasi OSS ini dibangun oleh perusahaan seluler PT Indosat Tbk sejak Maret 2021. Ia mengatakan Kementerian Investasi dan Indosat siap bertanggung jawab jika ada kendala yang terjadi di lapangan.
"Kalau ada trouble, berarti Indosat dan kami sebagai Kementerian Investasi yang akan tanggung jawab. Karena kata Bapak Presiden, kalau ada masalah di bawah, yang salah adalah pimpinan, jadi kami siap (bertanggung jawab)," kata Bahlil menegaskan.