Otorita IKN Teken PKS KPBU dan Investasi Langsung Swasta Murni

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dibiayai oleh APBN, tetapi juga didukung dengan skema KPBU, investasi swasta, dan hibah. Menurutnya, percepatan pembangunan Nusantara turut membuka peluang kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya.

"Hari ini kita membuktikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dibiayai oleh APBN. Hari ini juga ada dua KPBU dan lima investasi swasta yang segera akan dimulai pembangunannya. Saya bersyukur karena IKN juga akan memberikan kontribusi terhadap pembukaan lapangan pekerjaan yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Basuki.

Hal tersebut disambut positif oleh Direktur Utama PT Nindya Karya, Firmansyah. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada Nindya Karya merupakan amanah untuk menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan memberi manfaat bagi IKN.

"Bagi kami, kepercayaan ini merupakan amanah sekaligus komitmen untuk menghadirkan hasil pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi Otorita IKN, bangsa, dan negara," ujar Firmansyah.

Pada sektor perumahan, Otorita IKN mengembangkan hunian bagi ASN melalui skema KPBU, yang mencakup pembangunan rumah susun dan rumah tapak. Untuk proyek pembangunan 8 tower rumah susun, PT Nindya Karya bersama PT Nindya Estate Management bertindak sebagai pemrakarsa. Proyek ini terdiri atas 288 unit sarusun berukuran 190 meter persegi yang berlokasi di Wilayah Perencanaan (WP) 1A, dengan luas persil 6,84 hektare dan biaya investasi Rp2,629 triliun.

Sementara itu, pada 6 Oktober 2026, PT Intiland Development Tbk melalui Badan Usaha Pelaksana PT Seratus Sembilan Nusantara telah menandatangani PKS untuk proyek pembangunan 109 Rumah Tapak ASN di WP 1B KIPP IKN. Proyek ini mencakup pembangunan 109 unit rumah tapak dengan luas masing-masing 390 meter persegi, di atas lahan dengan total luas persil 9,17 hektare. Lahan tersebut terbagi menjadi Persil 1 sebanyak 79 unit seluas 6,6 hektare dan Persil 2 sebanyak 30 unit seluas 2,4 hektare, dengan total nilai investasi sebesar Rp2,819 triliun. Masa kerja sama proyek ini adalah 10 (sepuluh) tahun, yang terdiri atas 2 (dua) tahun masa konstruksi dan 8 (delapan) tahun masa layanan. Pembangunan proyek tersebut diharapkan selesai pada Triwulan IV 2028.

Selain proyek KPBU sektor perumahan, Otorita IKN juga menandatangani kerja sama investasi langsung swasta murni bersama lima pelaku usaha. Dari sektor pangan, PT Berdikari (Persero) akan mengembangkan Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di WP 3 melalui rencana investasi parent stock layer farm dan hatchery. Proyek ini berada di atas lahan 17,27 hektare, dengan estimasi nilai investasi Rp177 miliar dan kapasitas sekitar 140 ribu ekor ayam.

PT Laziz Nusantara Grup turut berkontribusi dengan mengembangkan Arabic Resto, gerai gelato, dan gedung serbaguna di KIPP 1B, di atas lahan 0,54 hektare dengan estimasi nilai investasi Rp10 miliar. Adapun PT FYP Karya Perdana akan mengembangkan Teras Padu berupa sarana olahraga dan komersial penunjang di KIPP 1A, dengan luas lahan 0,45 hektare dan estimasi nilai investasi Rp20 miliar.

Sementara itu, PT Java Teak Indo akan mengembangkan showroom mebel khas Jepara dan kantor di KIPP 1A, di atas lahan 0,2 hektare dengan estimasi nilai investasi Rp1,5 miliar. Hadirnya perusahaan mebel ini direspon langsung oleh Bupati Jepara, Witiarso Utomo.

Menurut Witiarso, keterlibatan pelaku usaha mebel Jepara di IKN menjadi contoh konkret bagaimana UMKM daerah juga dapat berkontribusi dalam pembangunan Nusantara. Bupati Jepara tersebut menilai, IKN tidak hanya membuka ruang bagi investasi besar, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku usaha daerah untuk mengambil peran sesuai potensi masing-masing.

"Kami dari Pemerintah Kabupaten Jepara berterima kasih sekali kepada Kepala Otorita IKN, yang sudah memberikan kesempatan UMKM kami di Jepara untuk ikut berinvestasi di IKN. Kami dari Jepara walaupun kecil, tetapi diterima di IKN, ini suatu kebanggaan buat kami. Bahwa IKN ini tidak hanya untuk investasi besar, tetapi investasi kecil, untuk masyarakat kami diterima di IKN. Mudah-mudahan dari daerah lain juga ikut berpartisipasi untuk membangun IKN dengan kemampuan masing-masing daerah," ujar Witiarso.

Lebih lanjut, PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park akan mengembangkan Grand Vista Nusantara di KIPP 1B. Proyek tersebut mencakup area komersial, apartemen, dan perkantoran di atas lahan 3,57 hektare, dengan estimasi nilai investasi Rp1 triliun. Perusahaan tersebut diwakili oleh Mr. Yang Jinghui, Director of PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park, yang menyampaikan apresiasi atas kesempatan berinvestasi di IKN.

"Kami berterima kasih kepada Otorita IKN dan Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Kami harap pembangunan IKN berjalan semakin cepat, pesat, dan tepat waktu sehingga investor lain dari China akan semakin tertarik datang ke sini," ujar Yang Jing Hui.

Melalui penandatanganan PKS proyek KPBU dan investasi murni tersebut, Otorita IKN berharap percepatan pembangunan ekosistem di Ibu Kota Nusantara dapat terus terwujud. Kehadiran hunian bagi ASN, fasilitas pangan, area komersial, kuliner, olahraga, serta layanan penunjang diharapkan dapat mendorong kawasan IKN tumbuh sebagai kota yang semakin lengkap, produktif, dan berkelanjutan. (WEB)